AKSES Jalan Ditutup! Warga Adukan Manajemen GWK ke DPRD Bali, Datang Langsung ke Wayan Disel Astawa

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Puluhan warga Banjar Adat Giri Dharma Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, mengadukan penutupan akses jalan beberapa rumah warga yang diduga dilakukan oleh pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) ke DPRD Bali pada Senin 22 September 2025.

Puluhan warga datang langsung dengan Bendesa Adat Ungasan yang juga Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa.

Kedatangan puluhan warga langsung diterima, oleh Komisi I DPRD Bali dan juga Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra.

Salah satu warga adat Banjar Giri Dharma, I Wayan Sugita Putra, menceritakan bahwa jalan yang sering dilalui warga dan sering dijadikan bermain layang-layang sebab akses jalan mereka ditutup sejak setahun lalu. 

Baca juga: TUMPUKAN Sampah Milik ODGJ Kebakaran Saat Tengah Malam, Kobaran Api Sempat Sambar Rumah Warga

Baca juga: TUBUH GEMETAR Lalu Meninggal Disamping Cucu Berusia 11 Tahun di Danau Batur, Ngorok Jadi Sorotan

“Pihak manajemen GWK telah berjanji sejak September 2024 lalu, akan segera membuka akses jalan warga yang ditutup tersebut. Namun hingga kini janji tersebut belum terealisasi,” kata Sugita Putra. 

Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, mengatakan bahwa dalam aturan akses masyarakat tidak boleh ditutup.

Baik oleh perusahaan, swasta maupun pemerintah daerah. Justru perusahaan atau swasta maupun pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyediakan akses jalan kepada warga masyarakat.

"Kebetulan menantu saya tempat tinggalnya di situ, susah sekali menerima jalan. Kalau upacara-upacara nganten kami ibaratnya kalau dibilang maju, mundur. Kalau dibilang mundur, tetapi ada di balik gemerlap GWK. Tetapi masyarakat masih memikul banten berjalan kaki ke pinggir jalan karena akses jalan mereka ditutup," kata Disel.

Ia berharap pertemuan ini bisa menemukan titik temu, sehingga masyarakat Banjar Adat Giri Dharma Ungasan, baik yang ada di sisi timur dan sisi utara selalu merasakan kenyamanan.

Apalagi, konsep dan cultur dari pariwisata GWK adalah pariwisata budaya. Sehingga, memerhatikan aspek-aspek budaya yang secara turun temurun yang ada di wilayah Banjar Adat Giri Dharma Ungasan harus dilakukan. Jangan malah mengisolasi warga setempat dengan menutup akses mereka.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan masyarakat terkait penutupan jalan ke beberapa rumah warga oleh pihak Managemen GWK.

Pihaknya bersama Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sudah sempat terjun langsung ke lokasi yang diterima di Balai Banjar Giri Dharma Desa Adat Ungasan pada Kamis, 18 September 2025.

Dalam pertemuan ini, dikatakan anggota Komisi I DPRD Bali memberikan pihak manajemen GWK diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Apabila, dalam kurun waktu tersebut akses jalan belum dibuka, maka Komisi I DPRD Bali akan mengeluarkan rekomendasi untuk menutup operasional GWK. (*)