Pj Gubernur Temui AHY, Bahas Proyek Subway Bali dan Kendalanya, Minta Bantuan dari Pusat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memaparkan rencana pembangunan Subway Bali di hadapan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono. Mahendra minta dukungan Pemerintah Pusat.  

Kata Mahendra, subway adalah solusi dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang berdampak pada sektor pariwisata di Bali. Kata dia, pariwisata Bali saat ini sangat membutuhkan dukungan infrastruktur.

"Jalur-jalur yang akan dibangun untuk subway merupakan jalur padat lalu lintas. Apabila proyek ini bisa terealisasi hingga ke Tanah Lot, akan sangat membantu menjaga stabilitas sektor pariwisata. Bali sangat membutuhkan infrastruktur transportasi yang mendukung sektor pariwisata," kata Mahendra dalam keterangan resmi, Selasa 12 November 2024.

Mahendra juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam rencana pengembangan Subway Bali, di antaranya terkait peraturan pemanfaatan ruang bawah tanah serta persetujuan teknis untuk rencana trase.

Baca juga: MTI Beberkan 4 Indikator Kapasitas Airport Penuh, Pj Gubernur: Bandara Bali Utara Pasti Jadi!

Selain itu, Mahendra juga memaparkan sejumlah rencana pengembangan infrastruktur di Bali yang membutuhkan atensi dan fasilitas, rencana percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN yang telah dilaksanakan namun belum diresmikan.

AHY secara umum berkomitmen memitigasi sejumlah risiko yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Tanah Air. 

“Kami ingin mengawal dan memperbaiki kinerja pembangunan di berbagai sektor,” kata AHY.

Ia mengungkapkan sejumlah risiko yang berpotensi menghambat pembangunan nasional itu di antaranya risiko konstruksi, sosial, hukum dan sejumlah tantangan lainnya di antaranya ketersediaan lahan, target waktu hingga terkait perencanaan yang kurang matang.

“Anggaran yang bisa membengkak kalau feasibility study (studi kelayakan) tidak lengkap, belum lagi kalau ada kebocoran termasuk inefisiensi karena sejak awal kurang terintegrasi,” demikian katanya.

AHY juga menekankan agar proyek infrastruktur vital yang dibutuhkan masyarakat dengan anggaran besar dapat rampung sesuai sasaran misalnya proyek bandara, dermaga hingga waduk yang penting untuk pertanian.

Untuk itu, sebagai menteri koordinator yang mengkoordinasi lima kementerian teknis akan lebih serius memberikan panduan dan mengawal untuk memastikan proyek pembangunan berjalan mulus.

Lima kementerian teknis yang berada di bawah kementeriannya yakni Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan.

Tak hanya Pemerintah Pusat, ia juga mengharapkan sinergi dari pemerintah daerah agar pembangunan tepat sasaran, memberi manfaat kepada masyarakat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

“Jangan lagi ada proyek infrastruktur besar apalagi yang memakan anggaran yang juga tidak sedikit kemudian setelah jadi megah, tapi tidak optimal karena penggunaannya tidak sebanyak yang diharapkan,”papar dia.

Bus Listrik