PILKADA Bali 2024, Setiap TPS Wajib Ada Video Testimoni, Cegah Kecurangan Jawab Dua Pertanyaan!

TRIBUN-BALI.COM - Untuk mencegah adanya kecurangan dan untuk transparansi, KPU Bali mengeluarkan surat perintah kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mengkoordinir pembuatan video pendek di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Video pendek ini berdurasi dua sampai tiga menit berisi testimoni saksi dan pengawas TPS di seluruh Bali pada 27 November 2024.

Ada dua pertanyaan yang dijawab dalam video yang dibuat tersebut, yakni pertanyaan pertama apakah pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan sesuai Undang-undang? dan pertanyaan kedua apakah ada kecurangan di TPS tersebut?

“Ini kami lakukan untuk membendung agar tidak ada konten ribut-ribut di medsos, juga menangkal hoaks, video luar Bali dinarasikan di Bali,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan saat acara Coffee Morning di Denpasar, Senin (25/11).

Baca juga: PANAS! Saling Lapor Tim Hukum Paslon Pilgub Bali 2024, Mulia-PAS Soal Hibah, Koster-Giri Soal Beras

Baca juga: KPU Badung Kirim Logistik ke 9 Rute, KPU Denpasar Distribusikan Kotak dan Bilik Suara Ke-43 Desa

Video ini juga akan menjadi bukti terkait kondisi di TPS. Dengan demikian, KPU akan memiliki 6.795 video sesuai dengan jumlah TPS di seluruh Bali. “Jika ada penyelenggara di TPS yang main-main akan kami berikan sanksi secepatnya, sehingga tidak ada yang berani main-main,” paparnya.

Usai penghitungan dan perekapan suara dan telah ditandatangani, masyarakat umum juga bisa memfoto C Plano yang ada di TPS. Maka jika ada upaya rekayasa, masyarakat juga bisa tahu. “Ini bukti KPU transparan. Dan seluruhnya juga selesaikan di sini, kita tidak ingin sampai ke MK,” katanya.

Selain itu, H-1 KPU Bali juga akan melakukan pengecekan kesiapan di TPS dengan mengambil sampel di tiga lokasi yakni Denpasar, Gianyar dan Bangli. Lidartawan juga masih menggencarkan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang sehingga H-1 pencoblosan sudah bersih.

“Kalau ada yang masih menemukan, bisa sampaikan ke kami, kirimkan fotonya ke kami. Termasuk juga atribut yang mencirikan calo, kalau tidak mau diturunkan kami akan tutup pakai kain putih sampai selesai proses perhitungan suara,” katanya.

Dilarang Bawa HP

KPU juga menegaskan kepada seluruh masyarakat dan jajaran penyelenggara agar melarang pemilih membawa handphone atau alat perekam lainnya ke dalam bilik suara untuk mengantisipasi perekaman (foto) penggunaan hak pilih.

Ketua KPU Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, sesuai Peraturan KPU, pemilih dilarang membawa handphone ke bilik suara. Ini agar pemilih tidak melakukan aktivitas pengambilan foto atau perekaman proses penggunaan hak pilih dan Pilkada Serentak 2024.

Untuk mengawasinya nanti, akan ada petugas KPPS yang bertugas untuk memantau larangan tersebut. Seluruh masyarakat diharapkan untuk melaksanakan peraturan tersebut.

"Nanti petugas KPPS akan melakukan pengawasan langsung. Ketika nantinya ada yang terindikasi langsung kita tegur karena tugas kita adalah untuk mengingatkan pemilih sesuai amanat PKPU," tegasnya.

Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan berharap, seluruh penyelenggara mulai dari KPU dan Bawaslu di tingkat bawah memahami persepsi larangan ini.

Bawaslu akan mengefektifkan sisa waktu masa tenang untuk melakukan langkah-langkah atau upaya yang sekiranya bisa meminimalisir terjadinya persoalan. "Baik merekam di bilik suara, intimidasi, masalah pembagian uang atau pemberian materi lainnya, termasuk netralitas ASN jadi atensi kita," tandasnya.

Uang dan Suara

Sementara itu, Polda Bali mulai melakukan pergeseran pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara melalui apel yang dipimpin oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Apel pergeseran personel digelar di Lapangan Iptu Soetardjo Mako Satuan Brimob Polda Bali, Tohpati, Denpasar, Senin kemarin.

Dalam mengamankan tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkada, Polda Bali menerjunkan 2.349 personel yang terdiri dari 1.162 personel pengamanan TPS, 493 Satgas Ops, 469 disiagakan pada Poskotis di seluruh Wilkum Bali yang berfungsi untuk mengantisipasi kejadian kontijensi.

Sebanyak 225 personel Power on hand Kapolda Bali yang sewaktu-waktu siap diterjunkan untuk membackup wilayah yang memerlukan bantuan personel pengamanan. Polda Bali telah berkoordinasi dengan Kodam/IX Udayana dan Korem 163/Wirasatya terkait dukungan TNI sebanyak 1.319 personel dalam rangka pengamanan tahap pemungutan suara.

Untuk diketahui di Bali terdapat sebanyak 6.795 TPS yang terdiri dari 14 TPS dengan kategori sangat rawan, 1.796 TPS dengan kategori rawan dan 4.985 TPS dengan kategori kurang rawan. Dengan kehadiran 1.162 personel Polda Bali, diharapkan dapat mempertebal dan menambah kekuatan personel kabupaten dalam mengamankan pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti.

Kapolda Bali menegaskan soal netralitas khususnya yang terlibat Operasi Mantap Praja dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. "Saya berharap ini dapat ditingkatkan lagi ke depan karena ini sangat berdampak positif bagi institusi Polri," ungkap Kapolda Bali.

Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyampaikan, pengamanan tahap pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tidak terlepas dari beberapa tantangan yang rentan terjadi. "Harus kami antisipasi bersama seperti money politik, intimidasi dari pendukung paslon kepada masyarakat, penggelembungan suara di TPS," ujar dia.

Kemudian, yang juga menjadi atensi netralitas penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS,  penggunaan KTP atau identitas palsu untuk melakukan pencoblosan, perselisihan dan ketidakpuasan mengenai hasil pemungutan suara di TPS. "Unjuk rasa atau konflik sosial yang menolak hasil perhitungan suara di TPS dan lainya yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas," jelasnya.

Meskipun berdasarkan indeks potensi kerawanan Pilkada seluruh Indonesia, Provinsi Bali tergolong wilayah kurang rawan. Namun ia menginstruksikan tetap meningkatkan kewaspadaan "Jangan underestimate terhadap perkembangan situasi yang terjadi saat ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang mungkin dapat terjadi," ujar dia,.

Karoops Polda Bali Kombes Pol Soelistijono menjelaskan, jumlah TPS yang diamankan masing-masing personel  bakal disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Pengamanan dikolaborasikan dengan TNI maupun Linmas yang ada di lapangan.

Soelistijono mengatakan, ada empat kata kunci untuk para personel saat bertugas pengamanan TPS yaitu berkoordinasi dengan seluruh petugas-petugas pengamanan yang ada di dalam TPS, seperti KPPS, Linmas, saksi-saksi, termasuk TNI.

"Harus mengenali siapa petugas-petugas yang ada di TPS tersebut, harus tahu berapa DPT di masing-masing TPS. Terakhir personel Pam TPS mengawal dan mengamankan kotak suara dari gudang ke desa hingga TPS dan kembalinya dari TPS hingga ke kecamatan dipastikan sampai dengan aman," paparnya.
 
Selasa hari ini, anggota Polda Bali sudah mulai melaksanakan tugas di masing-masing tempat BKO/Serpas untuk mengecek dan mengenal langsung baik lokasi, perangkat desa, KPPS, Linmas, maupun mengetahui DPT masing-masing TPS.

Personel Ditpolairud (Direktorat Kepolisian Air dan Udara) Polda Bali yang tergabung dalam Satgas Preventif Operasi Mantap Praja menyeberangi laut untuk mengawal surat suara Pilkada Bali 2024. Pengawalan dipimpin oleh Perwira Pengendali, Ipda I Gusti Bagus Suswadi dari Pelabuhan Padang Bai Karangasem menuju Nusa Penida, Klungkung.

Logistik mulanya diambil di GOR Suweca Pura klungkung diangkut menggunakan satu unit truk dan menyebrang menggunakan Kapal Feri bergabung dengan para penumpang umum maupun wisatawan menuju Pulau Nusa Penida.

Pengawalan dan pengawasan terhadap surat suara dilakukan dengan sangat ketat oleh para personel OMP. Pengawalan berlangsung lancar dari awal hingga surat suara pemilu tiba di gudang logistik Pulau Nusa Penida tiba dengan aman dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. (sup/mpa/ian)