Kapolda Bali: Tak Ada Ruang Premanisme! Aparat Waspadai Potensi Konflik di Hari Paling Krusial Ini

TRIBUN-BALI.COM - Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya mengungkapkan upayanya dalam mengantisipasi konflik saat Pilkada Serentak yang berlangsung hari ini. Ia tegaskan tak akan memberi ruang pada premanisme.

Kapolda bilang, segala bentuk premanisme tidak boleh dibiarkan berkembang di Bali. “Premanisme tidak boleh ada di Bali, dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tuntas,” tegas ujar Irjen Daniel, Senin (25/11).

Hal ini disampaikan saat pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana pengamanan Pilkada serentak Operasi Mantap Praja Agung Tahun 2024 di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar, Bali.

Baca juga: Dari 549 Koperasi di Badung Hanya 10 Dapat Sertifikat Sehat, Sisanya Dipertanyakan

Baca juga: 1.062 Personel PLN Siap Amankan Pasokan Listrik Saat Pilkada Serentak Bali 2024

Meski Bali masuk wilayah yang kurang rawan, namun kerawanan tetaplah ada terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah ditandai. "Semua personel harus memahami dengan jelas penempatan mereka di TPS masing-masing dan siap menghadapi situasi apapun," jelasnya.

Di wilayah hukum Polresta Denpasar terdapat 1.241 TPS dengan rincian 1.001 TPS di Kota Denpasar dan 240 TPS di Badung yaitu Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 645.481 orang.

Dari jumlah TPS tersebut, terdapat 1.209 TPS yang dianggap kurang rawan, 24 TPS yang rawan, dan 8 TPS yang sangat rawan. Dalam pengamanan Pilkada, Polresta Denpasar melibatkan 800 personel, terdiri dari 500 personel untuk pengamanan Pilkada Kota Denpasar dan 300 personel untuk Badung.

"Personel ini dibagi untuk pengamanan di TPS, kantor Pilkada, kediaman pasangan calon, serta antisipasi kontijensi," ujar Kapolresta Denpasar, Kombes Wisnu Prabowo.

Ia bilang, kesiapan Polresta Denpasar dalam mengamankan tahap pencoblosan yang melibatkan dua wilayah pemilihan yakni Pilkada Denpasar dan Pilkada Badung. Kedua wilayah ini masing-masing diikuti oleh dua pasangan calon.

Ia menyebutkan potensi kerawanan yang dapat terjadi selama tahapan pilkada seperti perumusan daftar pemilih tetap (DPT), hak suara, kampanye, politik uang, logistik pilkada, penyebaran isu sara, politik identitas, hoaks, serta hasil quick count dan penghitungan di TPS. "Semua hal tersebut berpotensi menimbulkan gangguan nyata," bebernya.

Sementara itu, Petugas Polresta Denpasar mulai menempati TPS setelah apel pergeseran pasukan, Selasa kemarin. Plt Wakapolresta Denpasar, AKBP I Dewa Agung Roy Marantika menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kinerja karena ini adalah tahapan paling krusial yaitu pemungutan dan penghitungan suara.

Kata dia, sebanyak 60 personel TNI dari Kodam IX/Udayana juga mendukung pengamanan melalui patroli gabungan. Untuk memastikan keberhasilan pengamanan kepada personel Wakapolresta menekankan pada kesiapan fisik personel dan kelengkapan perorangan setiap personel.

Pemahaman tugas dan mengenali karakteristik wilayah serta potensi kerawanan di TPS masing-masing. "Setiap personel hanya melaksanakan pengamanan tanpa melakukan tindakan diluar SOP yang dapat mencederai netralitas institusi dan keamanan logistik Pemilu menjadi tanggung jawab personel untuk menjaga logistik sejak tiba hingga meninggalkan TPS," bebernya.

Menaruh Curiga 

Polisi menaruh curiga dengan kemungkinan adanya orang-orang yang memainkan logistik pilkada. Dalam mengantisipasi hal tersebut terjadi, personel gabungan dari Polres Gianyar, Kodim 1616/Gianyar dan Satpol PP Kabupaten Gianyar menggelar patroli berskala besar sejak Senin malam.

Petugas gabungan mendatangi tempat-tempat penyimpanan logistik Pilkada 2024 di masing-masing kantor desa yang ada di Kabupaten Gianyar.