70 Ribu Lebih Warga Tak Gunakan Hak Pilih, Partisipasi di Jembrana 71,26 Persen

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung aman dan damai.

Serangkaian tahapan masih akan terus berjalan termasuk proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang direncanakan Kamis 5 Desember 2024 mendatang.

Namun begitu, partisipasi masyarakat (parmas) pada Pilkada tahun ini justru menurun dibanding sebelumnya. Tahun ini, parmas disebut di angka 71,26 persen dari sebelumnya mencapai 77,8 persen.

Baca juga: Pria Asal Buleleng Jadikan Kamar Suci Sebagai Tempat Penyimpanan Narkoba

Menurut data sementara yang diperoleh, Untuk Pemilihan Gubernur mencapai 71,26 persen, sedangkan Pemilihan Bupati Jembrana sekitar 71,23 persen.

Untuk parmas yang paling rendah dari 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana terjadi di Kecamatan Melaya yakni 68 persen.

Sedangkan yang tertinggi di Kecamatan Pekutatan mencapai 74 persen.

Baca juga: Rudini Ngaku Kehilangan Surat di Bali, Polisi Temukan Fakta Baru Terkait Laporan Syair

Sementara untuk di Jembrana, pasangan I Nengah Tamba-I Made Suardana (Tamba Dana) meraih sekitar 65 ribu suara. Sedangkan I Made Kembang Hartawan-I Gede Ngurah Patriana Krisna (Bang Ipat) mendapatkan 105 ribu lebih suara. Sehingga masih ada sisa berkisar 70 ribu lebih suara yang tak digunakan karena berbagai alasan tertentu.

Ketua KPU Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 telah berlangsung aman dan damai. Namun begitu, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kali ini menurun dibandingkan sebelumnya dan tidak mencapai target 80 persen.

"Targetnya 80 persen, tapi hanya tercapai 71,26 persen. Jadi tidak tercapai target yang dari provinsi maupun di kita," ungkap Adi Sanjaya saat dikonfirmasi, Selasa 3 Desember 2024.

Adi Sanjaya menjelaskan, berbagai faktor menjadi penyebab menurunnya parmas tahun ini. Kemudian pada saat pemuktahiran data sebelumnya, petugas menerapkan sistem de jure. Sehingga, masih banyak warga yang berada di luar daerah kemudian meninggal dunia masih tercantum di data. Terutama untuk warga yang meninggal dan administrasinya belum lengkap masih masuk ke data pemilih. 

"Selain itu, banyak pemilih yang bekerja di luar wilayah sehingga saat hari pemilihan tidak bisa datang. Berbeda dengan Pilkada 2020 lalu yang masih pada situasi pandemi sebagian besar warga berada di rumah," jelasnya.

Disinggung mengenai tahapan Pilkada 2024 saat ini, Ketua KPU menyebutkan masih dalam persiapan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten. Sebelumnya, pleno di tingkat kecamatan telah tuntas dan logistik sudah berada di gudang sementara.

"Rencana pleno tingkat kabupaten 5 Desember mendatang. Setelah itu bakal ada pleno tingkat Provinsi," sebutnya. 

Lalu kapan Cabup-Cawabup terpilih hasil Pilkada ditetapkan, Adi Sanjaya menjelaskan, sekitar dua tiga Minggu kemudian. Syaratnya, tidak ada gugatan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara (PHPU) yang dilakukan oleh para pihak peserta pemilu. Sesuai pengalaman sebelumnya, penetapan Paslon terpilih dilakukan tiga hari setelah buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) MK diumumkan.

"Setelah diumumkan MK bahwa Jembrana tidak ada gugatan, biasanya tiga hari setelah itu dilakukan penetapan," tandasnya.