BUNTUT Wakili Istri Mencoblos, KPU Gianyar Gelar PSU di TPS 1 Tulikup! Pilkada Bali Gak Capai Target

TRIBUN-BALI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar menggelar pencoblosan ulang atau pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada Gianyar dan Bali 2024 di TPS 1 Tulikup, tepatnya di Banjar Kembengan, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Selasa (3/12). 

Di sisi lain tingkat partisipasi pemilih atau partisipasi masyarakat (Parmas) pada Pilkada serentak di masing-masing kabupaten di Provinsi Bali tidak mencapai target KPU. Di antaranya di Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Buleleng.

PSU di TPS 1 Tulikup ini menindaklanjuti adanya pelanggaran yang dilakukan seorang warga atau pemilih setempat yakni mewakili istrinya mencoblos.

Pantauan Tribun Bali, pemilihan yang digelar di bale banjar itu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Diawasi juga oleh Ketua KPU Gianyar, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gianyar dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Situasi pemungutan suara ulang ini berlangsung kondusif, bahkan bisa dikatakan lengang.

Baca juga: BUTUH Rp4 Miliar Bangun Sodetan, Atasi Banjir di Kampung Anyar Buleleng

Baca juga: RUTE Baru Vietjet, Hanoi - Kuala Lumpur, Perluas Konektivitas & Pilihan Perjalanan bagi Turis ASEAN

Ketua KPU Gianyar, I Wayan Mura saat ditemui di TPS 1 Tulikup mengatakan, PSU ini menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu Gianyar, terkait adanya pelanggaran pencoblosan saat pemilihan suara Pilkada Bali serentak pada (27/11) kemarin.

 “Hasil dari temuan Bawaslu, ada yang melakukan pelanggaran, yakni mewakili istrinya mencoblos. Dilakukan oleh satu orang saja,” ujarnya.

Berdasarkan data KPU Gianyar, jumlah pemilih tetap di TPS 1 Tulikup ini sebanyak 448 orang. Sejatinya, dengan jumlah tersebut tidak berdampak terhadap suara kemenangan pasangan calon (Paslon) tertentu.

Pasalnya, berdasarkan data dari penghitungan sementara yang dihimpun Tribun Bali, raihan suara antar-Paslon pada Pilkada 2024 ini sangat jauh.

Paslon Pilkada Gianyar, Paslon I Made Agus Mahayastra-Anak Agung Gde Mayun (Aman) meraih suara 81 persen dan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) meraih suara 82 persen di Kabupaten Gianyar.

Karena itu, jikapun calon lawan Paket Aman dan Koster-Giri menang di telak di TPS ini, maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap raihan suara secara menyeluruh di Kabupaten Gianyar. 

Disinggung mengenai pelaksanaan PSU di TPS 1 Tulikup, Mura menegaskan bahwa PSU merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan pemilih dan memastikan bahwa suara yang tercatat merupakan suara yang murni dari masyarakat.

“Kita tidak melihat persentase, tetapi kita ingin mengedukasi bahwa suara yang tercatat dalam data KPU adalah suara murni masyarakat,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan membenarkan bahwa PSU dilakukan karena ditemukan adanya pelanggaran.

Pihaknya pun berharap hal ini menjadi pelajaran masyarakat, supaya tidak melakukan pelanggaran pemilu. Sebab yang dirugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain.

“Seharusnya masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan hanya tinggal menunggu hasil pemilu kemarin. Tetapi karena kesalahan satu orang, semua harus kembali meluangkan waktunya ke TPS, tentu hal ini merugikan banyak pihak. Mudah-mudahan ke depan hal seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya. 

Hartawan menambahkan untuk PSU Pilkada 2024 ini, hanya dilaksanakan TPS 1 Tulikup. “Hanya di sini (TPS 1 Tulikup) kita temukan pelanggaran yang mengharuskan kita melakukan PSU, di TPS lainnya, khususnya di Kabupaten Gianyar tidak ada lagi,” tandasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Jembrana partisipasi masyarakat (Parmas) pada Pilkada 2024 justru menurun dibanding sebelumnya. Pilkada 2024 ini, Parmas di angka 71,26 persen dari sebelumnya mencapai 77,8%.

Untuk Pilkada Bali mencapai 71,26%, sedangkan Pilkada Bupati Jembrana sekitar 71,23%. Untuk Parmas yang paling rendah dari 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana terjadi di Kecamatan Melaya yakni 68%. Sedangkan yang tertinggi di Kecamatan Pekutatan mencapai 74%.

Dari hitungan sementara untuk Pilkada Jembrana, pasangan calon (Paslon) I Nengah Tamba-I Made Suardana (Tamba Dana) meraih sekitar 65 ribu suara.

Sedangkan Paslon I Made Kembang Hartawan-I Gede Ngurah Patriana Krisna (Bang Ipat) mendulang 105 ribu lebih suara. Jumlah hak pilih yang tidak digunakan sebanyak 70 ribu lebih suara.

Ketua KPU Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung aman dan damai.

Namun begitu, tingkat Parmas pada Pilkada kali ini menurun dibandingkan sebelumnya dan tidak mencapai target 80%. “Targetnya 80%, tetapi hanya tercapai 71,26%. Jadi tidak tercapai target yang dari provinsi maupun di kita,” ungkap Adi Sanjaya saat dikonfirmasi, Selasa (3/12).

Sedangkan berdasarkan hasil hitung sementara, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam Pilkada Bali 2024 belum bisa menembus angka 70%.

Bahkan tingkat partisipasi di Buleleng dalam Pilkada 2024 turun dibandingkan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil sementara, tingkat partisipasi di Kabupaten Buleleng pada Pilkada Bali 2024, hanya sebanyak 64,7%. Jumlah ini justru mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2024, yakni 75,3%. 

Komisioner KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana mengatakan, berdasarkan data sementara partisipasi terendah di tingkat Kecamatan ada di Kecamatan Kubutambahan dengan angka 56,3%. Sedangkan partispasi tertinggi berada di Kecamatan Gerokgak dengan angka 67%. 

“Angka tersebut (64,7 persen) masih bersifat sementara. Nanti setelah semua kecamatan selesai rekapitulasi, baru diketahui angka percisnya berapa. Karena partisipasi pemilih itu akan berada yang hadir di DPT ditambah DPK, atau sekarang namanya Daftar Pemilih Tambahan,” jelasnya. 

Sementara di Kabupaten Klungkung tingkat Parmas dalam Pilkada 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klungkung. Pada Pilkada Bali, partisipasi pemilih hanya mencapai 73,48%, sedangkan pada Pilkada Klungkung sebesar 73,45%.

Angka ini berada di bawah target yang ditetapkan KPU Kabupaten Klungkung, yaitu sebesar 78%. Bahkan, target partisipasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali yang ditetapkan KPU Klungkung lebih tinggi dari target KPU Provinsi Bali sebesar 75%.

Angka Golput di Bali

Angka Golput di Bali saat Pilkada Bali 2024 sangat tinggi, menembus 983.556 pemilih. Angka ini diperoleh dari rekapan C Hasil Salinan yang dirilis DPD PDI Perjuangan (PDI P) Bali dari 6.795 TPS atau 100 persen TPS yang ada di Bali dan bukan merupakan angka resmi yang dirilis oleh KPU Bali. Bahkan jumlah Golput tersebut mengalahkan suara dari Pasangan Calon (Paslon) nomor 1 Made Muliawan Arya – Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS).

Dari data sementara diketahui, Paslon Mulia-PAS meraih 528.231 suara, Paslon 02 Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) meraih 1.41.284 suara. Sementara itu, Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang dirilis KPU Bali sebanyak 3.283.893 orang.

Sehingga ada sebanyak 983.556 orang yang memilih Golput meskipun beberapa dari mereka datang langsung ke TPS. Maka dari itu, persentase Golput pada Pilkada 2024 ini mencapai 29,9 persen. Mengacu pada target KPU Bali terkait angka partisipasi pemilih minimal 75 persen pada Pilkada ini tak akan tercapai.

Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan saat dikonfirmasi menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Bali 2024 baru bisa diketahui secara pasti usai rekapitulasi di tingkat kecamatan setelah 3 Desember 2024. Meskipun begitu, dari hitungan awal KPU, beberapa daerah di Bali memiliki partisipasi pemilih di atas 75 persen. Di mana 75 persen merupakan target minimal dari KPU Bali untuk tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada ini. 

Namun ada juga beberapa daerah yang masih di bawah target minimal. “Hitungan kasar, tetapi belum angka pasti, ada yang di atas 75 persen,” kata John Darmawan.

Untuk yang di atas 75 persen yakni Kabupaten Gianyar, Badung, Bangli, dan Tabanan. Namun ada juga yang di bawah 60 persen. Pihaknya pun akan melakukan evaluasi kenapa tingkat partisipasi bisa rendah. John Darmawan menduga hal itu dikarenakan beberapa daerah sempat diguyur hujan lebat pukul 08.00-10.00 Wita. Sehingga hal itu kemungkinan bisa mengurangi antusias masyarakat ke TPS. 

Sedangkan untuk tingkat partisipasi terendah adalah Kota Denpasar, dengan hitungan kasar 57,9 persen. “Itu baru hitungan kasar. Namun di Denpasar sebenarnya ada kenaikan 3 persen dibandingkan di Pilkada 2020 yang hanya 54 persen,” paparnya. (weg/mpa/mer/mit)

Terbentur Kegiatan Adat di Hari H Pencoblosan 

Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudiana menyatakan, rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Satu di antaranya banyaknya kegiatan adat yang bertepatan dengan hari H pencoblosan pada 27 November 2024.

Beberapa desa di Kecamatan Banjarangkan, misalnya, menggelar upacara adat besar seperti penyineban Ida Bhatara Pura Agung Kentel Gumi yang merupakan bagian dari rangkaian Karya Ngusaba dan Tawur Labuh Gentuh yang hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali.

“Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Nusa Penida. Banyak warga yang melaksanakan upacara adat seperti Pitra Yadnya atau Ngaben, sehingga tidak sempat datang ke tempat pemungutan suara (TPS),” jelas Sudiana, Selasa (3/12).

Sudiana menambahkan, meskipun hari pencoblosan telah ditetapkan sebagai hari libur nasional, banyak pegawai swasta yang tidak dapat meliburkan diri dari pekerjaan. Hal ini diduga turut menghambat kehadiran pemilih. 

Sementara itu, Ketua KPU Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya menjelaskan, berbagai faktor menjadi penyebab menurunnya Parmas tahun ini.

Kemudian pada saat pemuktahiran data sebelumnya, petugas menerapkan sistem de jure. Sehingga, masih banyak warga yang berada di luar daerah kemudian meninggal dunia masih tercantum di data. Terutama untuk warga yang meninggal dan administrasinya belum lengkap masih masuk ke data pemilih. 

“Selain itu, banyak pemilih yang bekerja di luar wilayah sehingga saat hari pemilihan tidak bisa datang. Berbeda dengan Pilkada 2020 lalu yang masih pada situasi pandemi sebagian besar warga berada di rumah,” jelasnya. 

Masih menurut Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudiana menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi tahapan Pilkada 2024 hingga ke tingkat banjar. Namun, ia menilai pasangan calon (Paslon) yang bertarung dalam Pilkada serentak juga kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi di masyarakat.

“Kami sudah berusaha maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, kami melihat ada kekurangan dari Paslon dalam menyampaikan program-program mereka secara langsung ke masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, KPU Kabupaten Klungkung akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari faktor utama penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Sudiana berharap evaluasi ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pemilu berikutnya. 

Sebelumnya, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menilai perlu dilakukan kajian mengenai hasil partisipasi masyarakat ini. Dicontohkan, Kabupaten Buleleng misalnya seringkali dinilai sebagai juru kunci setiap hajatan Pemilu atau Pemilukada.

“Buleleng dan Denpasar selalu menjadi juru kunci. Kita harus kaji berapa orang yang sebenarnya terdaftar pada DPT tetapi tidak pulang,” ucapnya. 

Lidartawan bahkan sempat tercetus ide, untuk menyediakan bus gratis. Sehingga warga Buleleng yang bekerja di luar mau pulang untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilkada. “Saya minta teman-teman (KPU) Buleleng sediakan anggaran menggandeng universitas, untuk bisa mengkaji dan memberikan solusi biar partisipasi kita di Buleleng tidak di bawah,” tandasnya. (mit/mpa/sup)

Rekapitulasi Tingkat Kabupaten 5 Desember

Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung aman dan damai. Serangkaian tahapan masih akan terus berjalan termasuk proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang direncanakan Kamis, 5 Desember 2024. 

Di Kabupaten Buleleng, seluruh logistik saat ini sudah diamankan di gudang KPU Buleleng, untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana mengatakan, pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimulai pada 29 November hingga 2 Desember 2024. 
“Yang pertama selesai rekapitulasi adalah Kecamatan Busungbiu. Sedangkan yang terakhir selesai rekapitulasi adalah Kecamatan Buleleng, karena desanya paling banyak,” ucapnya Selasa (3/12). 

Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, seluruh logistik Pilkada 2024 sudah berada di gudang KPUD Buleleng di wilayah Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng. Demikian pula dokumen D-Hasil yang merupakan buah rekapitulasi di tingkat kecamatan, juga telah diunggah pada website info publik Pilkada 2024. “Upaya ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” kata Dudhi.

Lebih lanjut dikatakan, KPU Buleleng akan menggelar rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Kegiatan ini dijadwalkan pada 5 Desember di Lovina Heaven Boutique and Resort. 

“Rekapitulasi di tingkat kabupaten ini dimulai pukul 09.00 wita. Pada kegiatan ini kami mengundang masing-masing tim pemenangan pasangan calon, baik Gubernur-Wakil Gubernur serta Bupati-Wakil Bupati,” jelasnya.

Dudhi mengungkapkan, hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten nantinya memberikan kepastian berapa perolehan suara bagi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Buleleng.

Sementara untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bali akan direkapitulasi kembali oleh KPU di tingkat provinsi. Tak hanya itu, pada hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten juga bisa memberikan kepastian, berapa angka partisipasi pemilih di Buleleng. “Tentu nanti bisa berubah. Karena di C hasil itu ada data pemilih. Itu juga kita rekap,” ucapnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya mengatakan saat ini pihaknya masih dalam persiapan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Sebelumnya, pleno di tingkat kecamatan telah tuntas dan logistik sudah berada di gudang sementara. “Rencana pleno tingkat kabupaten 5 Desember mendatang. Setelah itu bakal ada pleno tingkat Provinsi,” sebutnya. 

Untuk penetapan Cabup-Cawabup terpilih hasil Pilkada 2024, Adi Sanjaya menjelaskan, sekitar dua tiga pekan kemudian. Syaratnya, tidak ada gugatan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara (PHPU) yang dilakukan oleh para pihak peserta pemilu.

Sesuai pengalaman sebelumnya, penetapan Paslon terpilih dilakukan tiga hari setelah buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) MK diumumkan. “Setelah diumumkan MK bahwa Jembrana tidak ada gugatan, biasanya tiga hari setelah itu dilakukan penetapan,” tandasnya.  (mer/mpa)