Ratusan Perbekel Geruduk DPRD Buleleng, Minta Kejelasan Pencairan Dana BKK Pemkab Badung!

TRIBUN-BALI.COM - Ratusan perbekel (kepala desa) di Kabupaten Buleleng mendatangi gedung DPRD Buleleng, Selasa (17/12). Kedatangan mereka meminta kejelasan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung yang tak kunjung cair. 

Para perbekel merasa sudah melengkapi petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang menjadi persyaratan. Terlebih lagi, BKK Kabupaten Badung sudah ditransfer ke rekening Pemkab Buleleng. 

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel Kabupaten Buleleng, Ketut Suka mengaku khawatir jika dana BKK itu tidak kunjung cair. Sebab ada beberapa desa yang sudah melakukan kegiatan fisik, mengandalkan sumber dana BKK. 

Sementara hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pencarian BKK itu. Padahal  sesuai Juknis Pemkab Badung tahun 2024 ini BKK cair 30 persen.

“Saya kasihan karena di beberapa desa ada yang sudah bongkar bangunan, tapi belum ada dana. Harapan kita tanggal 20-an atau sebelum Natal,” ucapnya. 

Ratusan perbekel yang hadir saat itu diterima langsung Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya dan sejumlah anggota DPRD di ruang Rapat Gabungan Komisi.

Baca juga: RESAH Warga Layanan Kesehatan di RS Dijatah! BPJS Kesehatan Klaim sebagai Penataan, Ini Tujuannya!

Baca juga: TEMBOK Rumah Ketut Sarya Hancur Dihantam Batu Besar,  Terjadi Saat Hujan Deras Mengguyur

Ngurah Arya ditemui usai acara mengatakan, para perbekel yang hadir di Gedung DPRD ini menginginkan kejelasan pencairan BKK Badung. Sebab perbekel punya tanggung jawab memfasilitasi program yang telah disampaikan masyarakat. 

Pada pertemuan tersebut, pihaknya sudah mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sayangnya penjelasan OPD dinilai belum memberikan gambaran jelas. 

“Satu sisi juklak-juknis sudah diterapkan dan disambut baik kepala desa di kabupaten Buleleng dengan mentaati dan mengikuti aturan Juklak-Juknis yang ada. Namun dana BKK ini belum bisa turun ke desa. Itulah yang menjadi pertanyaan,” jelasnya. 

Oleh sebab itu pihaknya berencana mengundang Kabupaten Badung ke Buleleng untuk memberikan kejelasan mengenai teknis yang ditetapkan. Tujuannya agar tidak menjadi debat kusir yang saling menyalahkan. 

“Kita tidak ingin ada debat kusir. Karena mungkin dari pihak pemerintah sebenarnya berhati-hati (untuk pencairan). Tapi di sisi lain, di balik kehati-hatian itu harus ada sikap ketegasan agar tidak menjadi pertanyaan menggantung pada perbekel,” kata Ngurah Arya.

“Dua-tiga hari ini kita akan mengundang pihak terkait dari Badung tentang hibah termasuk juga badan keuangannya, yang akan memberikan jawaban sepenuhnya pada kepala desa,” tegas Politisi asal Desa/Kecamatan Gerokgak ini. 

Pihaknya tidak ingin masalah ini dinilai bermuatan politik. Sebab apa yang diharapkan, BKK ini menjadi solusi pembangunan di desa agar berjalan dengan baik di tahun 2025. 

Untuk diketahui, Pemkab Badung memberikan bantuan kepada Pemkab Buleleng sebanyak Rp 128 miliar. 

Besarannya Rp 1 miliar untuk masing-masing desa. Adapun BKK tersebut diserahkan langsung Bupati Badung Nyoman Giri Prasta kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana di Gedung Kesenian Gde Manik pada Sabtu (21/9) lalu.