Evaluasi Bawaslu Gianyar, Harap Generasi Muda Gianyar Mau Gabung Bawaslu

"Di tingkat desa hanya 1 orang, sehingga tak semua tahapan coklit bisa diawasi," ujar Sutirta.

Selain karena kekurangan personil, Sutirta mengatakan, regulasi juga menyebabkan beberapa hal tidak bisa berjalan mulus. 

Seperti dalam tahapan pencalonan, dikarenakan semuanya berbasis teknologi, sehingga Bawaslu tidak bisa mengamati prosesnya dengan cermat. 

"Karena semua berbasis pada teknologi, sehingga Bawaslu hanya melihat saja. Tidak bisa mencermati apa yang diupload dalam aplikasi yang disediakan KPU. Kita hanya bisa koordinasi dengan KPU," ujarnya.

Persiapan regulasi, kata dia, juga menghambat penanganan pelanggaran yang terjadi. 

"Selama tahapan kita temukan ada dugaan pelanggaran, netralitas ASN, pemasangan APK, tapi Bawaslu tidak langsung bisa mengeksekusi pelanggaran. Namun harus diteruskan ke KPU, mereka (KPU) juga harus melakukan telahan dan itu membutuhkan waktu. Dan, KPU lagi berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu ke depan kita harus melakukan pembenahan pada regulasi," ujarnya. (*)

Kumpulan Artikel Gianyar