ISU SAMPAH Belum Tuntas, PJ Gubernur Bali Sebut Termasuk 5 Isu Utama Tantangan Bali di Tahun 2025

TRIBUN-BALI.COM  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengakui belum bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan semua pihak ke depan. 

Hal tersebut diungkapkan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya saat Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dirangkai dengan Coffee Morning di Gedung Kertha Sabha, areal kediaman Gubernur Bali, Jumat (27/12). 

“Beberapa persoalan yang belum kita bisa tuntaskan, ini tantangan bagi kita semua ke depan mengatasi persoalan sampah,” jelas Mahendra. 

Lebih lanjutnya Mahendra mengatakan termasuk juga tata kota keindahan dan di dalamnya harus terdapat drainase yang bagus.

Baca juga: BAKAR Warung & Motor Pacarnya, Jamudi Diduga Dibakar Api Cemburu dan Merasa Diselingkuhi

Baca juga: PMI Jembrana Meninggal di Turki Segera Dipulangkan, Puskor Hindunesia Bantuan di Lapor Mas Wapres

“Kita sadari, ini musim hujan, curah hujan tinggi, kemudian jadi genangan air, banjir. Ke depan kita berharap tidak terjadi dengan seri dan upaya-upaya perbaikan yang akan terus dilakukan,” imbuhnya. 

Selain itu, Mahendra Jaya juga meminta partisipasi seluruh masyarakat, seperti mau membersihkan saluran air yang ada di tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Jika semua dirasa kompak, Mahendra yakin persoalan sampah dapat selesai.

Biopori yang dinilai membantu mengatasi banjir dengan cara memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah, Mahendra menekankan persoalan sampah bisa selesai jika semua pihak peduli dengan lingkungan. 

“Ya saya katakan, ini persoalan bisa selesai kalau semua pihak masyarakat mau pertama peduli dengan lingkungannya. Jadi kalau ada sampah berserakan, dibersihkan, diangkat, kemudian buat biopori, jadi ada resapan air, itu pasti bisa selesai,” kata dia. 

Mahendra Jaya menyatakan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan karena ke depan Bali masih menghadapi sejumlah isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera. 

Ia mencatat lima current issue yang menjadi tantangan dalam pembangunan Bali. Adalah pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan prevalensi stunting, pengendalian pembangunan wilayah, penguatan budaya, dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait pengendalian inflasi, ia menyampaikan inflasi Bali terjaga di kisaran 2,5 ± 1 persen. 

Kendati tingkat inflasi daerah Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 1,55%, menurutnya angka inflasi Bali bersifat moderat, menggambarkan daya beli masyarakat. 

“Indikatornya, perekonomian di Bali tumbuh di atas 5%, melampaui rata-rata nasional. Demikian pula dengan investasi yang masuk ke Bali jauh melebihi target,” sebutnya.

Pada current issue kedua, yaitu kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting, angkanya secara umum lebih baik dari rata-rata nasional. 

Miskin ekstrem di Bali pada tahun 2023 berada pada angka 0,19%, di bawah angka nasional yaitu 1,12%. Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2024 di Bali sebesar 4%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03%. 

Angka prevalensi stunting tahun 2023 berada di angka 7,2%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 21,5%. Kendati angkanya lebih baik namun ia berpendapat bahwa penuntasan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan besar bagi Bali.

Pada current issue ketiga, Mahendra Jaya menekankan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kesenjangan signifikan. 

Kabupaten Badung mencatat target PAD tertinggi sebesar Rp 10,2 triliun, disusul Kabupaten Gianyar Rp 1,76 triliun. Sementara Kabupaten Jembrana hanya mematok target PAD Rp 205,6 miliar. 

Ketergantungan Bali pada sektor pariwisata menimbulkan persoalan seperti alih fungsi lahan, kemacetan, kebersihan, dan sistem drainase yang tidak memadai.

Sementara terkait current issue keempat tentang penguatan budaya, tantangan seperti globalisasi dan komersialisasi budaya menjadi sorotan.

Upaya Pemprov Bali antara lain memasukkan materi budaya lokal dalam kurikulum, mendorong desa wisata berkualitas, dan memperkuat peran Majelis Kebudayaan Bali. Namun, ia menegaskan perlunya kerja sama semua pihak.

Terakhir, berkaitan dengan persoalan SDM, ia mengutip data BPS Bali yang menyebut 70% penduduk Bali adalah kelompok usia produktif dengan rasio ketergantungan 42,2%. “Bonus demografi ini hal yang baik. 

Bayangkan jika penduduk non-produktif lebih banyak daripada produktif. Ini tantangan besar,” urainya. 
Bicara dengan Koster

Lebih jauh Mahendra Jaya mengungkapkan, kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Bali, termasuk dua agenda besar yaitu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah berjalan aman, lancar, dan demokratis.

Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bali, para tokoh, dan segenap stakeholder terkait yang telah berkontribusi dalam menyukseskan agenda pemerintahan dan pembangunan dengan menjaga situasi Bali tetap kondusif. 

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, masyarakat telah memilih tokoh yang paling diinginkan untuk memimpin Bali. “Mari kita lupakan berbagai perbedaan. Kita berikhtiar bersama-sama mendukung dengan sepenuh hati pemimpin Bali terpilih agar dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik,” ajaknya.

Mahendra Jaya mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali terpilih Wayan Koster setelah Pilkada Bali kemarin. Mahendra mengaku sering mengobrol dengan Koster. “Oh iya, saya selalu ngobrol sama beliau (Wayan Koster). Saya sering ngobrol sama beliau. Ya banyak hal,” jelas Mahendra Jaya. 

Ia juga menegaskan posisinya menjadi Pj. Gubernur Bali hanya mengisi kekosongan sementara sebelum pejabat definitif terpilih. “Saya di sini hanya sementara mengisi kekosongan sebelum terpilih pejabat definitif. 

Saya isi kekokosongan dan sekarang sudah terpilih, jadi tinggal tunggu pelantikan saja, tidak ada persoalan,” imbuhnya. 

Ketika ditanya, apa tantangan terberatnya selama menjadi PJ Gubernur selama kurang lebih 1,5 tahun, Mahendra Jaya mengatakan tidak ada persoalan yang berat. “Sementara ini astungkara semua teman-teman dengan ikhlas membantu. Itu yang berat menjadi ringan, khan? Nggak ada persoalan yang berat,” jelasnya. 

Mahendra Jaya juga memberi penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha bagi penggiat lingkungan dan Janahita Sewaka Nugraha kepada penggiat kesejahteraan sosial. 

Dua jenis penghargaan itu diserahkan pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dirangkai dengan coffee morning di Gedung Kertha Sabha, Areal Kediaman Resmi Gubernur Bali, Jumat (27/12).

Penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha diberikan kepada Pembina Kehutanan dan Lingkungan Hidup I Made Teja dan 16 orang penggiat lingkungan hidup. Sedangkan Penghargaan Janahita Sewaka Nugraha diperuntukkan bagi 25 yayasan, komunitas, serta relawan penggiat kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. 

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menghaturkan terima kasih kepada mereka yang dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dia menyebut penggiat lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai orang-orang berhati malaikat. 

“Ini merupakan kegiatan mulia. Terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang ikhlas dan penuh kasih membantu sesama. Teman-teman semua adalah pahlawan kemanusiaan. Mari ngrombo untuk menuntaskan persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial,” ucapnya.

Apresiasi dan terima kasih juga diberikan kepada mereka yang memiliki kepedulian terhadap alam dan lingkungan untuk keberlanjutan. 

“Kalian adalah para pahlawan pelindung alam dan penjaga lingkungan,” sebutnya sembari menyampaikan pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan pengendalian pembangunan wilayah, khususnya lingkungan.

Mahendra Jaya menjelaskan tentang kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dikemas dengan acara ngopi bersama. Menurutnya, acara yang digelar di penghujung tahun 2024 ini bertujuan merefleksikan berbagai hal yang telah dilakukan, termasuk tantangan yang dihadapi dan capaian agar lebih siap menapaki tahun 2025. (sar)