Bangun SMPN 17 Denpasar Anggarkan Rp40 M,  di Lahan 38 Are di Penatih, Bakal Bangun 27 Ruang Kelas

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar akan melaksanakan pembangunan SMPN 17 Denpasar pada tahun 2025. Sekolah baru ini akan dibangun di Banjar Poh Gading, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur.

 Untuk pembangunan sekolah ini, disiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gde Wiratama kepada Tribun Bali, Senin (30/12).
 
Wiratama mengatakan, pembangunan SMPN 17 Denpasar dilakukan karena selama ini banyak siswa di wilayah tersebut masih belum bisa ditampung di sekolah negeri.

Baca juga: Tunggakan Pembayaran Pelanggan Capai Rp7 M, Dirut Perum Tirta Buleleng Sebut Itu Akumulasi

Baca juga: GERAI Nakal Ditertibkan Petugas di Gilimanuk, Gunakan Bahu Jalan Hingga Ganggu Arus Lalu Lintas

Apalagi jalur Kelurahan Penatih masih dalam posisi blank spot sekolah negeri, maka diputuskan penambahan satu sekolah negeri di daerah tersebut.
 
“Selama ini daerah penatih dan sekitarnya masih blank spot untuk zonasi SMP negeri. Kalau mereka ke SMPN 12 Denpasar, SMPN 8 Denpasar dan SMPN 14 Denpasar jaraknya jauh dari zonasi jadi kebanyakan yang lokasinya daerah itu tidak bisa terjangkau zonasi,” ujar Gde Wiratama.
 
Dipilihnya lokasi Banjar Poh Manis, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur dikarenakan lokasi tersebut satu-satunya yang masih tersedia lahan yang dimiliki provinsi dan disetujui dipergunakan untuk sekolah.
 
Sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 38 are dengan 27 ruang kelas dan ruang guru yang akan dikerjakan pada anggaran induk 2025. Namun, total lahan tersebut nantinya akan dipotong akses jalan seluas 8 are. (sup)

Dibuka 2025/2026
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gde Wiratama mengatakan, terkait penerimaan siswa baru, kemungkinan baru dibuka pada tahun ajaran 2025/2026.
 
“Sekarang kami masih proses penyusunan SK dulu. Kalau surat persetujuan dari Gubernur Bali sudah turun dan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga sudah. Kita tinggal pelaksanaannya nanti di 2025,” paparnya. (sup)