BANGGA! 10 Desa di Bali Jadi Percontohan Anti Korupsi, Ini Apresiasi Pj Gubernur Bali Sang Mahendra 

TRIBUN-BALI.COM - Pj Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyampaikan persoalan korupsi merupakan isu yang sangat serius untuk ditangani.

"Karena secara langsung, kita semua menyadari dampak korupsi berpengaruh luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa, daerah bahkan sumber daya manusianya itu sendiri.

Selain merusak berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya, termasuk di dalamnya karakter unggul manusia Indonesia, juga sempat terjadinya peristiwa reformasi yang berujung pada krisis kepercayaan di tahun 1998 memberikan pelajaran penting bagi kita," katanya.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2024, di Gedung Ksirarnawa Art Center, Denpasar, Kamis (9/01).

Baca juga: JENAZAH WNA Ditemukan di Bawah Tebing Pura Luhur Uluwatu Alami Patah Kaki & Ada Beberapa Luka 

Baca juga: TRAGEDI Pilu Kecelakaan Maut Bus di Malang, Siswa SMK TI Global Trauma, Tabrak 11 orang, 4 Meninggal

Pihaknya juga menyampaikan rasa syukur, atas kesediaan para pejuang keadilan sosial, para volunteer antikorupsi yang pasca peristiwa tersebut, terus aktif dan masif mengatasi persoalan korupsi hingga terbentuknya KPK.

Sampai saat ini, KPK RI dalam hal ini Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, secara terus-menerus, berkesinambungan dan bersinergi memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan bahkan Desa dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk pencegahan korupsi.

Dalam perjalanannya, KPK tentu tidak mungkin mampu berjalan sendiri untuk mengatasi persoalan korupsi yang sudah sedemikian masif. Oleh sebab itu, KPK bekerjasama dengan komponen masyarakat untuk memberantas korupsi. 

"Seperti misalnya, untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk dan merugikan banyak pihak (kejahatan, konflik dan  peristiwa lainnya) yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Tentu jauh lebih bagus jika dapat mencegah terlebih dahulu, karena pemberantasan atau pencegahan korupsi menjadi kunci agar pertumbuhan perekonomian negara kita dapat melompat.

Bahkan sejajar dengan negara-negara maju dan negara berkembang lainnya, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat", tegas Pj Gubernur Bali, Mahendra Jaya.

"Percontohan Desa Antikorupsi tingkat kabupaten/ lota sangat penting dioptimalkan keberadaannya sebagai upaya untuk membangun kekebalan anti korupsi.

Dengan ditanamkannya sifat yang jujur dimulai dari diri sendiri, maka integritas akan terbangun dari individu menjadi kelompok, organisasi dan lembaga yang terkontrol.

Hal ini dapat kita pelajari dari penanganan peristiwa tahun 1998 (Reformasi) dan pengalaman mengatasi terjadinya Pandemi Covid-19, melalui vaksin secara masif untuk memperlambat dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 contohnya," ungkap Mahendra Jaya lagi.

Dalam penanganan korupsi  penting untuk memberikan anti bodi atau kekebalan dari perbuatan korupsi untuk membangun, mewujudkan ekosistem antikorupsi sebagaimana kegiatan yang  lakukan pada hari ini.