Wayan Koster Rencanakan Pembiayaan Trans Metro Dewata Bali dengan Sistem Sharing APBD

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Per 1 Januari 2025 lalu, operasional bus Trans Metro Dewata resmi dihentikan.

Dan sementara, kini digantikan oleh Bus Trans Sarbagita meskipun tak mencakup semua koridor yang dimiliki Trans Metro Dewata (TMD).

Terkait itu, Gubernur terpilih Wayan Koster mengaku akan menghidupkan kembali TMD ini setelah resmi dilantik.

Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu.

Baca juga: MTI Bali Harap Pemprov dan Pemda Sarbagita Patungan untuk Kembalikan Operasional Trans Metro Dewata

"Mau dihidupkan, tapi akan dikaji dengan lebih cermat, efektif, efesien," kata Koster saat diwawancarai usai penetapan Paslon Pilgub Bali Terpilih, Kamis 9 Januari 2025.

Koster pun mengatakan jika operasional kembali TMD ini akan menjadi prioritas.

Meskipun menurutnya anggarannya masih belum ada.

"Iya, iya (TMD prioritas), cuma uangnya belum ada," paparnya.

Terkait pembiayaan, Koster mengaku akan menerapkan sistem sharing APBD antara APBD Bali dengan APBD kabupaten/kota.

"Sharing nanti, dengan APBD Bali dan APBD kab/kota," imbuhnya.

Sementara itu, setelah tak beroperasi saat ini, 105 bus tersebut hanya nangkring di Terminal Ubung, Denpasar, Bali.

Meski begitu, seluruh staf dan sopir TMD masih digaji sampai bulan Januari 2025.

Di mana manajemen TMD memutuskan untuk tidak melakukan PHK kepada staf dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Organda Bali yang juga Direktur PT Satria Trans Jaya (operator bus Trans Metro Dewata), Ketut Edi Dharmaputra saat diwawancarai di Terminal Ubung dalam acara Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali, Kamis 2 Januari 2024 lalu.

Edi Dharmaputra mengatakan, selama ini operasional bus tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Dan sudah ada nota kesepakatan dari Dirjen Perhubungan Darat dengan Provinsi Bali pada 6 Desember 2019 yang berakhir tahun 2024.

Di mana isi nota kesepakatan tersebut, setelah lima tahun, tepatnya tahun 2025 pengelolaan bus tersebut dialihkan ke pemerintah daerah.

“Ternyata terjadi mis-komunikasi, semestinya Pemda harus sudah siap. Di sini, pemerintah daerah baru menyiapkan per Juli 2025 untuk satu koridor saja,” paparnya.

Dikarenakan tak adanya pembiayaan pusat, maka per 1 Januari 2025 operasionalnya dihentikan.

Untuk saat ini, operator masih menunggu deal antara Pemprov Bali dengan pusat terkait kelanjutan operasionalnya.

“Semestinya Pemda sudah siap, karena sudah sejak 4 tahun lalu di-warning. Kami berharap dengan koordinasi intens dari pemprov Bali dengan kementerian, dalam waktu dekat bisa dioperasikan lagi,” imbuhnya.

Dharmaputra pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Pj Gubernur Bali dan Pj pun sudah bersurat ke pusat.

“Dan saya kira Gubernur baru, Pak Koster kelihatannya dari statemen beliau juga mendukung Trans Metro Dewata,” paparnya.

Sementara itu, nasib staf dan sopir TMD, sampai saat ini manajemen tidak melakukan PHK.

“Sampai gaji bulan ini masih akan diberikan. Kami tahu dan paham, pasti mereka merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga kebijakan manajemen memberikan gaji untuk bulan ketigabelas,” paparnya.

Dirinya menyebut, total ada 317 sopir dan staf yang terdampak akibat berhentinya operasional TMD.

Sementara setelah bulan Januari 2025, pihaknya masih menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan Kementerian Perhubungan.

Diharapkan, sambil menunggu 1 Juli untuk operasional 1 koridor, bisa dibiayai oleh pemerintah pusat.

Begitu pun untuk koridor lainnya setelah 1 Juli juga dibiayai pusat sambil menunggu Pemprov bisa mengambil alih semua koridor secara bertahap.

“Ada 6 koridor, dan 1 Juli 2025 rencananya diambil 1 koridor yakni koridor 2 dari Ubung ke Airport,” paparnya. (*)

Kumpulan Artikel Bali