Polemik Penggantian Nama Jalan dan Pantai hingga Akses Dibatasi, Ini Kata BTID

"Yang ada itu kita sewa untuk kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya."

"Terutama di Pulau ini tidak ada pengkavlingan laut seperti yang terjadi di daerah pesisir lainnya. Tidak ada itu. Yang kedua kalau misalnya terjadi pelarangan itu saya sendiri tidak melihat pelarangan itu di mana, mungkin yang jadi masalah adalah narasi yang disampaikan oleh para petugas keamanan kami yang harus kita perbaiki," jelas Tantowi.

Namun jika ada sedikit pelarangan, menurut Tantowi itu pertama untuk alasan keamanan, kedua ada proyek yang sedang berjalan. 

Nanti kalau ini sudah selesai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus ya sama lah dengan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya terbuka luas untuk siapa pun. 

"Kita lagi bangun Factory Outlet tidak mungkin lah masyarakat di batasi kalau Factory Outletnya sudah di buka. Sekarang ini prosesnya sudah 30 persen dibangun, ketika sekolah dibuka tidak mungkin kita batasi, kita juga akan mengadakan pertunjukkan konser musik tidak mungkin akses itu ditutup. Cuma kalau sekarang ini itu tadi karena keamanan, lagi ada proyek dan kami menjaga kesucian dari 7 pura yang ada disini," kata Tantowi Yahya. 

Mengenai jembatan yang masuk dalam MoU antara BTID dengan Tim 18 perwakilan Desa Adat Serangan, pihaknya akan akan mengevaluasinya lagi karena belum terwujud hingga saat ini, yang kedua kebanyakan dari isi perjanjian itu kan mengandung investasi nah investasi untuk kita para pengusaha itu perlu ada tahap-tahap, scheduling tapi astungkara kita tidak akan lari dari komitmen yang sudah kita buat. 

"Tadi sudah saya sampaikan, saya itu Tantowi Yahya dengan reputasi yang seperti diketahui astungkara positif selama ini tidak mungkin saya pertaruhkan untuk sesuatu yang merusak saya dan merugikan rakyat," tegasnya. 

Menurutnya banyak narasi yang didramatisasi, banyak yang diplesetkan sehingga itu menjadi isu yang besar yang sesungguhnya tadi para anggota dewan melihat bukan kasus besar sesungguhnya.

Cuma masalah komunikasi dan masalah komitmen yang belum kami penuhi tapi seolah-olah menjadi sesuatu yang besar mengadudomba rakyat masyarakat desa serangan dengan kami yang selama ini fine-fine saja istilahnya. 

"Ada isu selebihnya itu kita sudah hidup berdampingan sebagai penjelmaan dari Tri Hita Karana itu. Di Indonesia kalau no viral no justice! Viral best policy. Saya mengatakan itu karena saya pernah menjadi anggota dewan dua periode, harus viral dulu memang kemudian menjadi perhatian policy maker dan perhatian semuanya. Lihat saja pagar laut itu viral dulu barang itu," urai Tantowi.

Sementara itu, anggota DPD Bali Ni Luh Djelantik menambahkan kita hari ini kan jadi perpanjangan tangan dari masyarakat, penyampaian kita sampaikan dengan secara terang benderang dan mendapatkan respon yang positif. 

"Jadi kalau bisa kita lakukan dengan cara baik-baik kenapa kita harus berbenturan. Dan kemarin beberapa berbenturan itu lahir dari sosial media mbok Ni Luh. Dan mbok Ni Luh tidak akan berhenti melakukan hal-hal yang sekiranya bisa merekatkan kita, bukan memisahkan kita. Jadi kan bisa menjadi klarifikasi juga dari pihak terkait," ucapnya. 

Mengenai keluhan warga yang sudah tidak bisa memancing bebas di Pulau Serangan, Ni Luh Djelantik menegaskan bahwa bisa masyarakat umum memancing di Pantai Serangan tetapi mungkin nanti pada saat masuk sama-sama saling menjaga bawa pancing, tidak mungkin bawa barang besar jadi harus dicek. Sama-sama jaga. 

"Semuanya demi kepentingan masyarakat Bali yang juga pasti sangat men-support keberadaan dari BTID ini. Jadi bisa kita berdampingan secara harmonis tanpa buat sedih satu sama lainnya," harap Ni Luh Djelantik.

Sementara, Nyoman Parta menyampaikan dan mengucapkan yang pertama terima kasih pertemuan ini sudah terjadi dan suasananya juga menurutnya ada titik temu.