Soroti Retakan dan Lis yang Tak Rapi, DPRD Karangasem Sidak Proyek MPP Senilai Rp 6,3 Miliar

TRIBUN-BALI.COM - Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika bersama Komisi II DPRD Karangasem melakukan sidak terhadap proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) dan wantilan di Jalan Veteran, Kelurahan Padangkerta, Selasa (4/2).

Sidak ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap proyek yang didanai oleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali senilai Rp 6,3 miliar.  

Suastika menilai bahwa progres pembangunan sudah cukup baik, meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan karena proses finishing belum sepenuhnya selesai.

Baca juga: JENAZAH Mr X yang Ditemukan di Hutan Pancasari, Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pande

Baca juga: WARNING Giri Prasta ke Pimpinan PDAM Tirtamangutama, Silakan Berhenti Jadi Direksi!

 "Secara keseluruhan hasilnya cukup bagus, walaupun masih ada bagian yang perlu diperbaiki sebelum bisa digunakan sepenuhnya," ungkap dia.

Untuk saat ini, lantai I MPP sudah dapat dimanfaatkan, sedangkan lantai II belum bisa digunakan karena belum mendapat anggaran untuk proses finishing.

Hal serupa juga terjadi pada bangunan wantilan, yang masih memerlukan tambahan dana agar dapat dimanfaatkan secara optimal.  

"Saya berharap gedung MPP segera bisa digunakan oleh OPD terkait, meskipun lantai 2 belum selesai. Dengan begitu, gedung MPP yang lama dapat dikembalikan ke pemanfaatan aslinya," tambah Suastika.  

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Karangasem, I Made Tarsi Ardipa, menyoroti beberapa kekurangan dalam proyek tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan adanya masalah pada bagian jendela, seperti retakan dan lis yang kurang rapi.  

"Kami berharap pihak kontraktor dapat segera memperbaiki kekurangan tersebut selama masa pemeliharaan enam bulan setelah serah terima proyek," kata Tarsi.  

Selain itu, beberapa fasilitas pendukung seperti area parkir dan penyengker juga masih membutuhkan tambahan anggaran.

Pihak DPRD Karangasem berencana mengajukan kembali permohonan dana ke Pemerintah Provinsi Bali. Jika tidak terealisasi, upaya pendanaan akan dilakukan melalui APBD Kabupaten Karangasem.  

"Untuk saat ini, kami berharap MPP lantai 1 segera termanfaatkan agar tidak dibiarkan kosong terlalu lama," tutup Tarsi. (mit)