BAYANG-Bayang Efisiensi Potensi Hambat Pembangunan Infrastruktur di Bali, Simak Penjelasannya

TRIBUN-BALI.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah pada Kamis (20/2). Hal ini menjadi sejarah baru di Indonesia, karena 961 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.  Sebelumnya, pelantikan kepala daerah dilakukan secara terpisah di masing-masing daerah.

Pengamat Politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda mengatakan, pelantikan serentak ini lebih efisien dan menghemat anggaran dibandingkan dengan seremonial yang sebelumnya memakan banyak biaya dan energi. 

Meskipun ada yang merasa kehilangan unsur euforia dan tradisi lokal, pelantikan ini dianggap sebagai langkah positif dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Beberapa kekhawatiran muncul terkait hilangnya sidang paripurna DPRD yang biasanya mengiringi pelantikan kepala daerah. 

Namun, pendekatan ini dinilai lebih egaliter, menempatkan masyarakat sebagai prioritas, dan sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

“Pelantikan serentak ini juga bisa menjadi model baru untuk masa depan, dengan Pemilu serentak berikutnya pada 2030 yang kemungkinan akan diikuti pelantikan serentak kembali,” kata Subanda kepada Tribun Bali.

Baca juga: KOSTER Bersyukur, Bangun Bali Sesuai Visi Nangun Sat Kerthi Loka, 10 Kepala Daerah Dilantik Presiden

Baca juga: Hasto Tetap Tersenyum Meski Ditahan di Rutan KPK, Ini Kasus yang Menyeret Tokoh Petinggi PDIP Itu

Setelah pelantikan, kepala daerah ini akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang berlangsung selama seminggu bagi kepala daerah dan satu hari bagi wakil kepala daerah. Model pembekalan ini mengingatkan pada program serupa yang pernah diterapkan kepada para menteri, yang diduga berkaitan dengan latar belakang militer Presiden Prabowo.

Dari sisi positif, Subanda mengatakan, pembekalan ini bertujuan menciptakan satu komando dan keselarasan program antara pusat dan daerah. Dengan pengarahan yang seragam, diharapkan tidak ada perbedaan persepsi yang dapat menyebabkan program daerah menyimpang dari kebijakan nasional. Selain itu, pendekatan ini menegaskan program pemerintah berlaku universal tanpa memandang latar belakang politik kepala daerah. 

Namun, ada juga kekhawatiran terkait pendekatan ini yang dinilai terlalu militeristik. Dalam era demokrasi, improvisasi dan kebebasan berinovasi tetap penting, terutama karena kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari politisi hingga pengusaha. “Tidak semua dari mereka memiliki kesiapan fisik dan mental yang sama, sehingga pembekalan berbasis militer mungkin kurang sesuai jika diterapkan secara kaku,” katanya.

Retret ini juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan spesifik di wilayah masing-masing. Dengan adanya forum diskusi, diharapkan solusi yang diambil tidak hanya top-down, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. 

Salah satu program nasional yang menjadi sorotan dalam retreat ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang meskipun ambisius, menghadapi tantangan implementasi karena kondisi daerah yang beragam. “Pemerintah perlu mempertimbangkan prioritas, agar kebijakan ini tepat sasaran dan tidak memberatkan anggaran,” imbuhnya.

Terkait anggaran, penciutan belanja negara menjadi isu utama yang juga dibahas dalam pembekalan ini. Pemotongan anggaran, terutama pada sektor infrastruktur, menjadi perhatian banyak pihak, termasuk daerah dan sektor swasta. 

Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran karena infrastruktur tetap diperlukan untuk kelancaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam retret ini, pemerintah pusat diharapkan memberikan klarifikasi mengenai skala prioritas efisiensi anggaran, termasuk bagian mana yang dapat dipangkas tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Dengan pembekalan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program nasional, termasuk yang bersifat strategis dan eksekusi cepat, dapat berjalan efektif. 

Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah pusat menyeimbangkan keseragaman arahan dengan fleksibilitas implementasi di tingkat daerah. Ia juga menyinggung terkait jalannya pemerintahan di Bali setelah pelantikan kepala daerah, terutama terkait dengan peran Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baginya, dalam konteks perekonomian, peran pemerintah sangat penting bagi perputaran ekonomi di Bali, terutama yang berkaitan dengan sektor perhotelan dan akomodasi. Banyak kegiatan ekonomi bergantung pada kebijakan pemerintah, sehingga jika aktivitas pemerintah menurun, maka dampaknya akan terasa pada sektor usaha dan perekonomian masyarakat.  

Selama kepala daerah menjalani retret, pemerintahan tetap berjalan karena kebijakan-kebijakan rutin sudah dirancang sebelumnya, termasuk anggaran yang telah disusun lebih awal. Namun, beberapa kebijakan strategis mungkin belum bisa dijalankan tanpa persetujuan kepala daerah definitif.