GIRI Prasta Angkat Bicara Ihwal Retret, Koster Belum Gabung, Pramono Anung Sudah Izin Megawati

TRIBUN-BALI.COM - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersama 17 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut.

Pramono menegaskan bahwa ia bersama 17 kepala daerah dari PDI-P baru memulai retret setelah melewati berbagai pertimbangan. Ia juga menyebut tetap berkomunikasi dengan Megawati terkait kehadirannya dalam retret tersebut.

Sementara Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengungkapkan, Gubernur Bali Wayan Koster tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak mengikuti retret.

Koster tidak masuk dalam rombongan 19 orang kepala daerah dari PDI-P yang mengikuti retret di Akmil mulai Senin (24/2). “Kecuali Bali (tidak ikut dalam retret),” kata Masinton di Akmil, Magelang, Senin siang. 

Baca juga: GUS Par Satu-satunya Kepala Daerah di Bali Hadir, Mendagri Sebut Rugi Tak Ikut Retret Kepala Daerah 

Baca juga: JOKOWI Tanggapai Larangan Megawati Kepala Daerah Ikuti Retreat, Ini Kata Pengamat Politik Warmadewa

Masinton mengaku tidak mengetahui alasan Koster tidak mengikuti rombongan para kader PDI-P yang kini sudah bergabung menjadi peserta retret. Ia hanya memastikan bahwa Koster masih berada di Yogyakarta. “Enggak tahu, tanya teman-teman Bali,” ujar Masinton seperti dilansir Kompas.com. 

Ketidakhadiran Koster dalam acara retret ini juga dijelaskan Pramono Anung. Politikus PDI-P ini menyebut, Koster tidak hadir dalam acara retret dan mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

“Ada satu provinsi yang karena arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri maupun Pak Wamen boleh mengusulkan Sekdanya, mereka mengusulkan Sekdanya,” ujar Pramono. 

Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab apakah Gubernur Bali, Wayan Koster menghadiri retret atau tidak. “Tanya beliau (Koster) Wakil (Gubernur) tidak punya kewenangan bertanya, untuk memberikan jawaban,” jelas Giri Prasta pada Senin (24/2). 

Ketika disinggung dengan ketidakhadiran kepala daerah PDIP khususnya kader dari Bali ke retret di Magelang akan mengganggu hubungan dengan pusat, Giri meyakini hal tersebut tak akan mempengaruhi Pemprov Bali dengan pusat. 

“Tidak, saya kira masalah hadir atau tidak hadir pertalian dengan retret ini sebenarnya ada pengarahan bagaimana kita berkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, maaf sekali, tanpa itu pun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah wajib, perintah UU.

Dan kami meyakini Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat pasti akan nyambung dengan baik. Karena salah satu dari pada ikon Indonesia adalah pulau Bali dan Bali adalah bagian daripada NKRI,” bebernya. 

Di sisi lain, Pramono Anung menegaskan, bakal bertanggung jawab atas langkahnya mengikuti retret. Diketahui, hingga kini DPP PDI Perjuangan belum mencabut surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang berisi instruksi bagi kepala daerah kader PDIP menunda keberangkatan ke Magelang. 

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retret. Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Pramono menjelaskan, puluhan kepala daerah dari kader PDIP saat ini sudah tiba di lokasi retret dan akan mengikuti retret dengan baik. 

“Maka ya sudah, kita semua mengikuti retret secara baik-baik, dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil dalam langkah ini,” ujarnya saat ditemui di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2). 
“Saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” kata Pramono.