DAMPAK Efisiensi, Okupansi & MICE Terkena, Hotel di Bali Diminta Tak Buru-buru PHK

TRIBUN-BALI.COM - Kebijakan efisiensi anggaran untuk Kementerian/Lembaga dari Presiden RI Prabowo Subianto kini mulai dirasakan oleh industri perhotelan khususnya di Bali. Di mana okupansi atau tingkat hunian hotel dan rencana pelaksanaan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di Bali banyak yang dibatalkan.

Tak ayal para pelaku usaha hotel mulai menjerit bahkan mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan jika tidak ada solusi dari pemerintah.

Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi dampak kebijakan tersebut. Ia bahkan meminta agar jangan terburu-buru melakukan PHK.

“Untuk hotel di Bali, saya akan kumpul dengan PHRI (Perhimpungan Hotel dan Restoran Indonesia) jangan buru-buru PHK, khan ini baru berapa bulan padahal untungnya sudah sekian tahun. Intinya kan atasi dulu,” ujar Koster di Pelabuhan Benoa, Denpasar pada Jumat (28/2). 

Koster pun menceritakan saat berada di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan hal yang sama seperti saat ini. “Memang dulu pernah terjadi, waktu saya di Badan Anggaran DPR, pernah melakukan efisiensi perjalanan dinas,” kata dia. 

Baca juga: KASUS Anak Laporkan Ayah Dicabut, Polisi Upayakan Restorative Justice Meski Kaitan Perlindungan Anak

Baca juga: NEKAT Curi Motor Polisi di Mengwi, Mifta Fany Agung Dibekuk Saat Kabur ke Jember

“Kita waktu itu mikirnya perjalanan dinas, kita lakukan (pengurangan) ternyata setelah setahun hotel dan transportasi pada protes. Penumpangnya (jasa sewa mobil) menurun, hotelnya juga menurun (okupansinya),” jelas Koster.

Ia menyampaikan, sekarang Presiden menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, maka didukung dulu. “Nanti kan pada term (periode waktu) tertentu beliau pasti akan mengevaluasi karena di sini kita pencet (tekan anggaran) ternyata kita di tempat lain ada aktivitas yang terganggu karena transportasi udara harus hidup, hotel harus hidup, terutama untuk yang domestik,” katanya. 

Menurutnya, jika transportasi mancanegara tidak terpengaruh. Namun, dampak kebijakan ini berpengaruh untuk transportasi domestik. “Perjalanan dinas pegawai itu yang berkurang kalau yang non pegawai PNS kan jalan-jalan tetap saja. Dan menurut saya dampak ke Bali tidak terlalu besar,” imbuh Koster.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan PHRI dan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA). 

“Nanti ini kita akan bicarakan dengan teman-teman PHRI, kemarin dari IHGMA itu sempat menyampaikan hal tersebut ke kami. Nanti kami diskusikan dengan Bu Menteri untuk kita lihat lebih detailnya lagi seperti apa,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk sementara ini kebijakan efesiensi anggaran ini didukung lebih dulu. Menurutnya, nanti Presiden akan melakukan evaluasi. Menurutnya, di masa-masa awal tujuan efisiensi anggaran adalah baik. 

“Di mana kita bisa melihat satu per satu jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran yang tidak perlu. Itu sementara kita lihat sambil kita evaluasi termasuk juga berbicara dengan teman-teman PHRI dan IHGMA. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi,” jawabnya. (zae)