Jembrana Matangkan Pemangkasan OPD, Segera Konsultasi ke Pemprov Bali 

Jembrana Matangkan Pemangkasan OPD, Segera Konsultasi ke Pemprov Bali 

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Pemkab Jembrana terus mematangkan rencana pemangkasan organisasi perangkat Daerah (OPD).

Kajian saat ini bakal segera dikonsultasikan ke Pemprov Bali disesuaikan dengan aturan yang berlaku. 

Terpenting, perampingan OPD ini bisa berjalan efisien dan efektif tanpa melanggar aturan yang ada seperti Permendagri serta aturan khusus dari organisasi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Setop Pembangunan Baru Toko Modern di Jembrana

Sebelumnya, pemangkasan sejumlah OPD ini dilakukan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan sebagai salah satu langkah efisiensi.

Hitungan awal, rencananya akan memangkas 4-5 OPD dan bakal bisa menghemat anggaran sekitar Rp5-6 Miliar.

"Baru pembahasan (pemangkasan OPD). Kita sudah membuat kajian berdasarkan aturan yang ada," jelas Sekda Jembrana, I Made Budiasa saat dikonfirmasi, Jumat 7 Maret 2025.

Baca juga: Berdampingan dengan Pasar, Pemerintah Diminta Setop Pembangunan Toko Berjejaring di Jembrana

Budiasa menjelaskan, kajian ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, kemudian analisis beban kerja (ABK).

Hal ini bertujuan agar struktur organisasi di Pemkab Jembrana nantinya bisa berjalan efektif, efisien, serta berdaya guna.

Sejatinya, ia ingin merampingkan lebih banyak OPD di Pemkab Jembrana. Namun, hal ini terkendala oleh aturan yang berlaku.

Baca juga: Warga Jembrana Mulai Tanyakan Kepastian Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk Pasca Tak Masuk PSN

"Agar nantinya bisa berjalan efektif dan efisien," ungkapnya. 

Disinggung mengenai OPD apa saja yang bakal dipangkas atau digabung dengan OPD lainnya? Budiasa mengakui masih melakukan serangkaian kajian terkait hal tersebut.

"Secara umum, ada sejumlah OPD yang digabung atau dikembalikan seperti sebelumnya," tandasnya.

Seperti diketahui, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan berencana memangkas sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa mengurangi kinerja pemerintahan.

Hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan pemerintah pusat.