ALIH Fungsi Lahan Menggila! Asuransi Jasindo Perkuat Dukungan Sektor Pertanian & Strategis di Bali

Gubernur Bali Wayan Koster soroti alih fungsi lahan yang marak terjadi di Bali. Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bali 2025-2030 di Gedung Wiswa Sabha, Jumat (11/4).

Menurutnya, alih fungsi lahan di Bali ini sangat tinggi sangat ekspansif sehingga lahan-lahan produktif sawah semakin berkurang.

“Juga terlihat dari surplus beras di Bali itu menurun. Kemarin saya mendapatkan laporan tahun 2024 surplus beras kita itu tinggal 53 ribu ton, 5 tahun yang lalu 100 ribu ton lebih jadi sudah menurun setengah,” jelasnya. 

Lebih lanjut  ia mengatakan jika kondisi ini tidak dikendalikan maka alih fungsi lahan akan makin marak ke depannya.

“Tidak usah 100 tahun, 50 tahun mungkin beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi ancaman ketersediaan pangan, kita akan menjadi bergantung dengan sumber pangan dari luar,” bebernya. 

“Jadi itu sama saja kita menyerahkan nasib kepada luar, tidak bisa kita kelola dengan sumber daya alam yang kita miliki sendiri. Ini harus kita atasi,” sambungnya. 

Sebelumnya, Ketua Unit Subak Bidang Sosial Ekonomi Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. I Ketut Suamba, MP membeberkan total subak sawah yang ada di Bali berjumlah mencapai 1.596 subak.

Namun secara keseluruhan, termasuk subak abian yang berada di lahan kering, jumlahnya lebih dari 3.000 subak. 

Hal tersebut ia katakan pada acara Program Penguatan Ekosistem Subak dengan tema “Subak Spirit” oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan di Pascasarjana Unud, akhir tahun 2024.

“Perubahan fungsi lahan ini terutama berdampak pada subak sawah yang jumlahnya berkurang secara signifikan. Tantangan terbesar justru dialami oleh subak sawah, terutama di wilayah perkotaan seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar, yang banyak mengalami alih fungsi untuk perumahan dan sektor pariwisata,” kata Prof. Suamba. 

Di sisi lain, Gubernur Bali, Wayan Koster juga telah membentuk 48 tim percepatan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Bali Tahun 2025-2030.

Pembentukan 48 tim ini diumumkan pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bali 2025-2030 di Gedung Wiswa Sabha, Jumat (11/4). 

48 tim ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bali, akademisi, dan juga pemerhati lingkungan. Pembentukan 48 tim percepatan ini berkaitan dengan permasalahan dan tantangan Bali ke depannya.

Sebab, pembangunan di Bali juga menimbulkan permasalahan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali. 
Di mana terdapat alih fungsi lahan sawah terus meningkat, sampah semakin banyak, kerusakan ekosistem lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, dan kemacetan semakin tinggi serta tejadinya kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagia dan luar Sarbagia. 

Kapasitas infrastruktur dan transportasi publik jauh dari memadai, kesempatan berusaha Masyarakat lokal Bali semakin berkurang, praktik pembelian aset dengan memakai nama masyarakat lokal Bali semakin tinggi, kasus narkoba, prostitusi, dan keamanan semakin meningkat, dan munculnya komunitas orang asing yang eksklusif. Dan penodaan tempat-tempat suci semakin meningkat, serta rusaknya pakem dan keorisinilan budaya Bali.