Bali Jadi Prioritas Penanganan Sampah Nasional, Bersama DKI Jakarta

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Plt. Kabid Wilayah Bali, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali & Nusra, Cokorda Istri Muter Handayani, menegaskan bahwa Bali menjadi salah satu wilayah prioritas dalam percepatan penanganan sampah nasional, bersama dengan DKI Jakarta.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam talkshow bertajuk Nyampaht(alk) dalam rangka peringatan HUT ke-16 Komunitas Malu Dong di Gedung Dharmanegara Alaya, Denpasar, pada Rabu 16 April 2025.

Menurutnya, penetapan ini didasarkan pada volume timbulan sampah Bali yang telah melebihi 1.000 ton per hari.

Baca juga: TERBARU! 1 Pelaku Pengeroyokan Pecalang di Besakih Resedivis Kasus Pembunuhan

“Bali bisa dikatakan berada dalam kondisi darurat sampah, apalagi dengan tingginya angka kunjungan wisatawan yang turut meningkatkan produksi sampah,” ujar Cokorda Istri.

Selain itu, Bali dinilai lebih siap karena sudah memiliki peraturan pengelolaan sampah yang dapat digunakan untuk mendorong percepatan penanganan.

Baca juga: Pelaku Pengeroyokan Pecalang di Besakih, Terancam 5 Tahun Penjara

Dan hal ini nantinya bisa dijadikan percontohan untuk di daerah lainnya.

Ia juga mengatakan, sebagai bagian dari upaya nasional, pemerintah telah mengirimkan 343 surat kepada kepala daerah yang masih mengoperasikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping. 

Surat tersebut menegaskan agar operasional open dumping ditutup, dan TPA hanya digunakan untuk menampung residu saja. 

Surat itu juga termasuk dikirim ke pemda di Bali yang memiliki TPA open dumping.

Cokorda Istri menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. 

“Dulu kita kumpul angkut buang. Sekarang idealnya ada pengolahan sejak dari hulu, yaitu pemilahan sampah dari sumbernya, sehingga yang masuk ke TPA hanyalah residu,” jelasnya. 

Sementara di hilir, dibutuhkan kajian dan teknologi khusus agar pengolahan sampah lebih optimal.

Ia juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana banyak TPA hanya menumpuk dan mengurug sampah tanpa proses lanjutan. 

Bahkan, masih ada yang tidak menggunakan tanah untuk pengurugan. 

“TPA bukan sekadar tempat buang. Harus ada proses pengaturan dan penanganan lanjutan,” katanya.