Upaya Cegah Oknum Pemerintahan Lakukan Korupsi, Bupati Minta Jajaran Pemkab Jembrana Berkomitmen

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA – Jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring melalui zoom meeting, Senin 21 April 2025 kemarin. Adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali. 

Bimbingan, koordinasi maupun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa berlangsung secara terus menerus.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan yang memimpin rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 diikuti seluruh jajarannya termasuk pendampingan Kejaksaan, dan BPN serta sejumlah pejabat lainnya di Executive Room Pemkab Jembrana.

Dia mengakui misi pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai tanpa sinergi semua komponen bangsa. 

Baca juga: Ketua DPRD Badung Zoom Meeting dengan KPK RI, Bahas Pokok Pikiran Dewan & Tata Kelola Pemerintahan

Sebab, integritas merupakan salah satu komponen penting dalam mencegah korupsi.

"Saya menyadari bahwa sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan dampak dari rendahnya integritas yang dimiliki para penyelenggara negara dan aparatur pemerintah," ucapnya.

Bupati menegaskan, diperlukan komitmen moral untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang merupakan esensi dari integritas itu sendiri.

"Namun, itu belum lah cukup, masih tersisa sedemikian luas ruang publik yang kemungkinan masih menyisakan banyak rongga yang dapat dimanfaatkan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak korupsi," imbuhnya.

Guna mempersempit ruang gerak oknum tersebut, Bupati Kembang berharap bimbingan, koordinasi maupun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara terus menerus.

"Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, saya berharap upaya solusi terbaik dalam penataan aset daerah maupun peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak maupun retribusi daerah yang bersih dari indikasi korupsi serta pengelolaan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bupati Kembang.

Politikus asal Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan ini, juga berharap dengan diselenggarakannya rapat koordinasi mampu meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi, sekaligus menciptakan integritas positif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pemerintah Kabupaten Jembrana.

Kumpulan Artikel Jembrana