Bantuan Rp2 Juta Per KK Masih Tercecer, DPRD Badung Sebut Lemahnya Pendataan di Tingkat Desa

Bantuan Rp2 Juta Per KK Masih Tercecer, DPRD Badung Sebut Lemahnya Pendataan di Tingkat Desa

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Masih tercecernya penerima bantuan hari raya keagamaan Rp2 juta per KK di Badung mendapat tanggapan dari DPRD Badung.

Kalangan dewan menilai semua itu karena lemahnya pendataan yang dilakukan di tingkat desa.

Mengingat pemerintah tidak mungkin langsung menjangkau dari kawasan pusat pemerintahan (Puspem).

Baca juga: DANA Bantuan Hari Raya Rp2 Juta Belum Semuanya Cair! Dinsos Badung Sebut Masih Validasi Rekening

Akan tetapi pemerintah desa yang lebih tahu mana yang harus dapat dan tidak, hingga program tersebut tepat sasaran.

Ketua Badan Kehormatan Dewan Badung Putu Parwata menilai kunci dari ketepatan sasaran penerima ada di tingkat terbawah, yakni kelian banjar dinas dan kepala lingkungan (kaling).

Dia menilai jika program itu bantuan hari raya keagamaan yang pada prinsipnya merupakan niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat tatkala mengurangi dampak inflasi akibat melonjaknya harga. 

Baca juga: Komisi III DPRD Badung Rapat Kerja dengan Bapenda, Bahas Evaluasi LKPJ Bupati 2024

"Jadi perangkat desa paling bawah yang lebih tahu masyarakatnya. Sehingga dilakukan musdes hingga tepat sasaran," jelasnya.

Untuk mendapatkan data penerima yang berhak, maka dari tingkat terbawah yakni kelian banjar dinas dan kepala lingkungan yang harus memonitoring penerima. 

"Sekarang ini yang paling penting adalah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh bupati, yakni mereka tidak memiliki penghasilan tetap Rp5 juta. Pemerintah kan tidak bisa melihat seluruh Badung dari Puspem," tegas parwata.

Diakui, kuncinya dari terbawah yakni di lingkungan atau banjar.

Baca juga: Temukan 275 Penduduk Non Permanen di Dalung, Satpol PP Badung Kenakan Wajib Lapor

"Jadi kepala lingkungan atau kelian dinas banjar harus bisa memonitoring," sambungnya lagi.

Politisi PDIP asal Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara ini menambahkan, untuk membuktikan masyarakat berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, bisa dibuktikan dengan SK.

Sehingga penerima yang benar-benar berhak sesuai dengan kriteria yang dimaksud. 

"Dibuktikan dengan SK. Misalnya mereka dapat gaji Rp 5 juta, ditunjukkan SK-nya. Kalau mereka tidak memiliki SK, apalagi hanya dia sekali-sekali mendapatkan, artinya itu bukan penghasilan tetap. Fluktuasi. Itu yang bisa mendapatkan. Siapa yang merekomendasi, ya kelian dinas dan kaling. Kalau kelian dinas tidak berani, ya pemerintah di atasnya juga pasti gak berani," terangnya.