KOSTER: Bentuknya Ormas, Tapi Kelakuannya Preman, Sikap Tegas Gubernur Soal Ormas Luar di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, I Wayan Koster akhirnya buka suara mengenai isu kedatangan ormas luar Bali yang mendapatkan banyak sentimen negatif dari warga Bali.

Koster menyebut dengan tegas bahwa Ormas-ormas luar yang masuk ke Bali ini bisa menjadi akar masalah baru bagi ketentraman Bali.

Apalagi potensi gesekan yang mungkin terjadi mengingat Bali sudah memiliki sistem keamanan yang sudah turun menurun yakni Pecalang.

Koster tak lagi bermain kata-kata dan menyebut bahwa Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat (ormas) nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali.

Baca juga: Badung Anggarkan Rp15 Miliar Per Bulan untuk Gaji Gaji Prajuru Adat dan Subak, Bendesa Paling Tinggi

Momen itu disampaikan Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Kamis (8/5/2025).

Di hadapan Kajati Bali, Bupati, dan para tokoh adat, Koster menggarisbawahi urgensi mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya: Desa Adat.

“Bentuknya Ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Koster dengan nada serius.

“Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” tambahnya.

Gubernur asal Desa Sembiran ini menilai program Kejati Bali sebagai langkah cerdas yang perlu diperluas.

Bale Paruman Adhyaksa, yang berbasis hukum adat, digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

“Ini bukan hanya urusan hukum. Ini pertaruhan masa depan Bali,” kata Koster.

Secara tegas, ia juga menyinggung peran Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan Pecalang.

Baca juga: GAJI Bendesa, Prajuru Adat, Hingga Subak, Pemkab Badung Siapkan Anggaran Rp15 Miliar Per Bulan

Baca juga: KOSTER: Bali Tak Butuh Ormas Preman! Hanya Perlu Lembaga Adat Kuat & Pecalang yang Hebat

Menurutnya, jika lembaga adat dan pecalangnya kuat, Bali tak butuh Ormas tambahan yang kerap membawa agenda tersembunyi.

Koster menyudahi pidatonya dengan peringatan halus namun tajam.

“Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan Negara,”