MEGAWATI Ingatkan Kepala Daerah Kader PDIP, Waspada Terjerat Kasus Hukum, Koster-Giri Go to Jakarta

TRIBUN-BALI.COM  – Hampir seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) berkumpul di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (16/5).

Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta serta bupati dan wakil bupati se-Bali kecuali dari Kabupaten Karangasem kompak mengikuti pembekalan bahkan menginap di Sekolah Partai PDIP sejak Jumat-Minggu (16-18/5).

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menjaga integritas dan tidak tersangkut persoalan hukum selama menjalankan pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pengarahan tertutup di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5). Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengatakan Megawati meminta seluruh daerah untuk selalu bersiaga menghadapi berbagai tantangan.

Baca juga: NEKAT Rampok & Lecehkan Mahasiswi karena Judol, Viktorius Dihadiahi Timah Panas Polresta Denpasar!

Baca juga: RESMI! Status Tersangka Pecalang di Besakih Dicabut Berkat Restorative Justice, Babak Akhir Kasus

“Ibu concern betul tadi dalam briefingnya agar perhatian, eh kamu perhatikan global climate change. Khususnya daerah-daerah pesisir yang cukup berbahaya, maka menanam mangrove menjadi penting, itu perhatiannya,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Megawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. “Inovasi untuk pelayanan publik juga dilakukan kepada seluruh daerah agar seluruh daerah memperhatikan betul layanan publik yang memudahkan masyarakat,” ujarnya

Tak hanya soal lingkungan dan pelayanan publik, Megawati turut menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama terkait potensi persoalan hukum.

“Dan ada juga, awas ya, masalah-masalah hukum. Jadi soal integritas yang mesti dibangun itu sesuatu yang penting yang bisa saya sampaikan di public,” ucap Ganjar.

Dalam acara ini, Megawati didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo serta sejumlah pengurus pusat PDIP. Mereka di antaranya Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Ronny Talapessy, Yasonna Laoly, dan Yuke Yurike.

Acara ini dihadiri langsung sejumlah pengurus DPP PDIP di antaranya Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, Deddy Yevri Sitorus, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, dan Mindo Sianipar.

Wakil Sekjen PDIP Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara PDIP Yuke Yurike, kader PDIP Abdullah Azwar Anas serta Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.

Ganjar juga menegaskan hal tersebut bukan dalam rangka membangun soliditas menjelang Kongres PDIP. “Oh enggak, enggak,” kata Ganjar dalam konferensi pers pada sela-sela acara tersebut.

Ganjar mengatakan acara tersebut merupakan pembekalan bagi seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. “Kalau ini kebetulan saya dan Mas Djarot, Mas Djarot di Diklat, saya urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retret partai kita,” ujarnya.

Dia menjelaskan acara ini bertujuan untuk mensinkronisasikan program kerakyatan partai dengan program kepala daerah. “Kalau kita melihat kemarin ya sehingga kita sinkron, kita mencoba mengharmonisasi yang ada di situ,” ucap Ganjar.

Oleh karena itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa acara ini tak berkaitan dengan kongres. “Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri,” ungkapnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengingatkan kepala daerah harus berhati-hati dan tidak tergiur sehingga terjebak praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Mahfud pada saat memberi pembekalan terhadap kepala atau wakil kepala daerah yang berstatus kader PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).

Mahfud menyebutkan jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus. Mahfud pun menuturkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum. 

“Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up ałau mark down untuk mendapat kick back,” kata Mahfud. “Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi,” kata Mahfud mengingatkan.

Oleh sebab itu, dia meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kadaluwarsanya 18 tahun. Sudah pensiun pun masih dikerjar.

“Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,” sebut Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara ini juga mengatakan tidak bisa dipungkiri sekarang korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi juga baik secara vertikal maupun horizontal. 

Selain greedy, kata Mahfud, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi. Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal, harus dibayar mahal. (ali/tribunnews)

Winasa dan Ipat Resmi Miliki KTA PDI P

Sementara itu, Bupati Jembrana dua periode 2000-2005 dan 2005-2010, I Gede Winasa beserta anaknya yang kini menjabat Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat dipastikan telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan (PDI P). 

Sekretaris PDIP Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi menyebutkan politikus asal Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo yakni Ipat serta Winasa telah mengantongi KTA PDIP.

“Nggih (Winasa dan Ipat sudah KTA PDIP). Bahkan Pak Winasa duluan ber-KTA PDIP. Total ada 3 orang anggota baru, ditambah 1 perempuan,” ungkap Sri Sutharmi, Minggu (18/5). 

Sementara itu, Ipat juga mengikuti pembekalan di Kantor Sekolah Partai PDIP sejak Jumat-Minggu (16-18/5). Ia tampak bersama Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana ini menuturkan, Ipat akhirnya menyatakan siap menjadi kader PDIP berkat komunikasi para elite partai.

Hanya saja, Ipat memang masuk di struktur DPD II Golkar Jembrana namun memilih keluar dari instruksi partai saat itu. Sehingga ketika mendaftar ke KPU untuk mendampingi Kembang Hartawan ia berstatus independen.

“Kami (DPC PDIP) akhirnya membuatkan KTA setelah menyatakan siap bergabung. Mengingat syarat untuk mengikuti PKD oleh partai juga harus ber-KTA (PDIP),” jelasnya. 

Sri Sutharmi menegaskan, siapapun bisa bergabung ke PDI Perjuangan karena merupakan partai yang terbuka. Namun begitu, Ipat dan Winasa serta satu anggota baru lainnya saat ini masih berstatus anggota biasa. Sebab, masa jabatan struktur kepengurusan saat ini juga masih berjalan.

“Sementara masih sebagai anggota. Jika memang nantinya ada pergantian, bergantung rekomendasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Jembrana, I Made Kembang Hartawan serta Ipat belum bisa dikonfirmasi. Keduanya masih mengikuti pembekalan kepada daerah di Kantor Sekolah Partai PDIP. (mpa)