CATAT! ASN Ketahuan Selingkuh Langsung Pecat, Gubernur Koster Minta BPD Prioritaskan PNS Gadai SK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sebanyak 4.351 PPPK dan 89 CPNS Pemprov Bali, diangkat di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD. Taman Budaya Provinsi Bali pada, Rabu 28 Mei 2025.

Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan langsung penyerahan SK pengangkatan PPPK dan CPNS Pemerintah Provinsi Bali Formasi Tahun Anggaran 2024. 

“Ini hari yang bersejarah sangat penting buat para pegawai baik PNS atau PPPK karena SK ini memiliki kepastian mengenai masa depan sebagai pegawai,” jelas, Koster. 

Baca juga: RESMI Diluncurkan, Suzuki Fronx Mendapat Respon Positif di Bali Ada 44 Unit Inden 

Baca juga: Kebutuhan Listrik Meningkat, Terminal LNG Sidakarya Jadi Tonggak Program Energi Bersih di Bali

Dalam acara “Gubernur Menyapa ASN” Gubernur Koster menyampaikan langsung kepada Direktur BPD Bali yang hadir Nyoman Sudharma, jika ada diantara PPPK dan CPNS yang dilantik kemarin mendapatkan SK untuk ajukan cicilan diharapkan diprioritaskan. 

“Karena sudah dapat SK, terus ajukan entahlah pinjaman untuk mobil, cicil rumah macam-macam diprioritaskan dikasih,” imbuhnya. 

Harap Koster pemberian cicilan kepada PPPK maupun CPNS yang baru menerima SK, dengan bunga yang rendah.” Yang penting BPD tetap untung. Supaya pegawai kita lebih nyaman,”ucap Koster.

Di samping itu, Koster juga menginstruksikan langsung kepada para kepala dinas agar mengawasi anak buahnya dengan ketat.

Bahkan, warning jangan sampai ada yang selingkuh di kantor. "Tolong kepala dinas awasi pegawainya dengan baik. Tidak boleh ada yang main selingkuh di kantor. Iya. Awas ya, ada gosip macam-macam,” tegasnya.

Gubernur dua periode ini mengancam memberhentikan kepala dinas, dan pegawai yang terbukti melakukan perselingkuhan di lingkungan Pemprov Bali.

“Main selingkuh, langsung saya berhentikan kepala dinasnya. Dan pegawainya juga. Saya dengar itu. Ada di Dinas Pendidikan main-main, tahu saya. Yang diajak selingkuh, tahu saya,” sindirnya.

ASN diminta berani melapor jika mengetahui adanya tindakan asusila, yang dilakukan pejabat atau atasan. Menurut Koster, Pemprov Bali kini memiliki sistem pengawasan yang ketat, bahkan melibatkan tim bayangan yang ia bentuk khusus untuk memantau perilaku ASN di luar pantauan formal.

”Saya punya tim bayangan yang memantau semua. Enggak ada yang tahu. Iya, enggak ada yang tahu. Jadi jangan itu terulang lagi,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh ASN untuk menjaga etika dan membangun birokrasi yang profesional. “Mari kita bangun birokrasi pemerintahan Provinsi Bali ini dengan baik, dengan bersih, dengan spirit yang tinggi dan kinerja yang bagus. Astungkara,” tutupnya.