PINJAM Uang Sekitar Rp3 Triliun untuk Perbaiki Infrastuktur di Badung, Adi Arnawa: Itu Masih Kurang!

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA  - Untuk meningkatkan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Badung, pemerintah setempat bakal melalukan pinjaman uang sekitar Rp 3 triliun.

Pinjaman uang dengan nilai Rp 3 triliun pun, dipandang masih kurang, mengingat kebuthuan Badung untuk insfrastruktur mencapai Rp 10 triliun.

Kendati demikian, rencana pinjam uang untuk pembangunan infrasturktur kini mulai dibahas serius. Bahkan diharapkan pinjaman itu bisa cepat dilaksanakan sehingga pembangunan bisa cepat dilaksanakan.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, pembangunan infrastruktur adalah prioritas dalam masa kepemimpinannya bersama Wabup Bagus Alit Sucipta.

Langkah ini juga akan dilakukan dengan melakukan pinjaman dana, lantaran berkembangnya harga tanah di Badung sangat cepat. 

Baca juga: BURONAN 5 Bulan Kabur, SR Tak Berkutik Saat Diringkus Polres Buleleng di Kos-kosan

Baca juga: SENTIL Isu Perselingkuhan di Disdikpora Bali, Sekda Sebut Omongan Gubernur Koster hanya Contoh Saja

"Harapan kami ini menjadi solusi dalam permasalahan kemacetan di Badung. Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri (Kemendagri) dan tidak ada masalah, sekarang tinggal kami melakukan pembahasan-pembahasan," ujar Adi Arnawa.

Tekait dengan pinjaman yang dilakakukan, Adi Arnawa mengaku akan ada beberapa skema pinjaman yang akan dilakukan. Seperti melakukan pinjaman melalui Bank BPD Bali, PT SMI atau lainnya. 

"Semua ini masih dalam pertimbangan kedepan. Sehingga perlu kita lakukan pembahasan," bebernya. Kendati demikian, Mantan Sekda Badung itu memgaku pinjaman itu adalah salah satu alternatif.

Hanya saja untuk pinjaman yang lebih mendekati yakni ke BPD Bali, tapi tidak menutup kemungkinan ke PT SMI, atau pihak lain.

Adi Arnawa mengaku, pinjam uang dilakukan lantaran kebutuhan untuk infrastruktur di Badung mendekati Rp 10 triliun. Namun untuk pinjaman yang akan dilakukan sekitar Rp 2,8- Rp3 triliun. 

"Kalau mau jujur mendekati Rp 10 triliun. Tapi ini tidak mungkin kami lakukan, untuk itu harus kami lakukan secepatnya karena kami mengejar agar harga tanah tidak naik," terang Bupati asal Pecatu, Kuta Selatan itu.

Disinggung terkait pengembaliannya, Bupati asal Pecatu mengaku, akan dilakukan dengan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian ada juga kemungkinan membayar pinjaman melalui deviden di BPD Bali.

"Rencana kami akan tambah penyertaan modal setiap tahun untuk mengejar Rp 1,8 triliun. Seiring dengan menambah penyertaan modal di BPD Bali tentu deviden akan naik dan itu bisa kita arahkan untuk membayarkan hutang," imbuhnya.

Seperti diketahui, infastuktur yang akan diperbaiki yakni pembangunan jalan untuk menghindari kemacetan. Selain itu fasilitas publik, penanganan air bersih di Badung selatan dan sampah. (*)