Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045, Dari Sudut Pandang Situasi Global

TRIBUN-BALI.COM - Beberapa tahun terahir ini bahkan sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan sebelumnya dari Joko Widodo selalu mendengungkan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. 

Dalam aturan kontitusi tertulis masa jabatan presiden terpilih dari hasil pemilihan umum langsung yang dipilih oleh rakyat adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama selama lima tahun yang artinya masa jabatan seorang presiden Indonesia adalah maksimal 10 tahun untuk dua kali masa pemilihan.  

Dengan kondisi tentang waktu tersebut tentu segala kebijakan pemerintahan hanya berfokus pada masa tentang waktu yang pendek, tidak mungkin bisa menjangkau dan mendesain sebuah rencana masa tentang waktu hingga 20 tahun kedepan, untuk mencapai yang dikatakan Indonesia Emas tadi.

Baca juga: Isu Covid-19 Kembali Menghangat, Denpasar Dipastikan Belum Ada Kasus

Agar tidak terjadi anomali dalam statement mencapai Indonesia Emas tahun 2045 maka , harus ada perubahan ketatanegaraan negaraan dimana rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang harus disusun secara sistematis dan mempunyai kekuatan hukum dalam ketatanegaraan.

Dimana siapapun presiden di masa mendatang harus dan wajib untuk menjalankan amanat dari pada rencana yang telah disusun secara ketatanegaraan.

Dimana satu-satunya jalan adalah menghidupkan kembali fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menyusun dan membentuk GBHN (Garis Besar Haluan Negara) untuk menjadi kompas (arah) tujuan yang akan dicapai dari bangsa ini kedepan, sesuai amanat dari UUD 1945 pada pasal 3.

Baca juga: Residu Masih di Kirim ke TPA, Badung Belum Dapat Formula Pasti Terkait Pengolahan Sampah

Berhubung UUD 1945 sendiri telah diamandemen hingga ke empat kalinya dan menghilangkan kewenangan dari MPR itu sendiri dalam membentuk dan menetapkan GBHN, maka harus dilakukan amandemen terbatas untuk mengembalikan kewenangan MPR dalam Kontitusi tertulis kita. 

Situasi geo politik baik global maupun regional kawasan tentu sangat sulit diprediksi, dimana seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu India dan Pakistan sempat terjadi peperangan di wilayah Kashmir, yang berita lnya sangat mengejutkan di masyarakat seluruh dunia, belum lagi Geo Strategis kawasan dan global dari kepentingan negara adi daya, baik Amerika Serikat bersama sekutu nya dalam AUKUS (Amerika, Australia dan United King Dom inggris) maupun kepentingan Tiongkok yang saat ini secara ekonomi dan kekuatan militer diprediksi telah melebihi Amerika Serikat, belum lagi Rusia dan sekutunya, tentu tidak mudah bagi kita untuk memprediksi kedepan.

Dimana kawasan Indo Pasifik yang diibaratkan gadis cantik yang diperebutkan, dan sebagai negara non blok Indonesia harus siap berdiri tegak sendirian tanpa aliansi dari negara manapun secara militer . 

Pada tahun 2018, Prabowo Subianto pernah melempar fenomena tentang isi buku "Ghost Fleet" 

Buku "Ghost Fleet" adalah sebuah buku fiksi spekulatif yang ditulis oleh P.W. Singer dan August Cole, yang membahas tentang kemungkinan perang di masa depan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam buku tersebut, ada beberapa skenario yang dibahas, termasuk kemungkinan konflik di Asia Pasifik. Namun, tidak ada bukti bahwa buku "Ghost Fleet" secara spesifik memprediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030.

Prabowo Subianto, sebagai seorang politikus, mungkin telah mengutip atau merujuk pada buku "Ghost Fleet" dalam konteks tertentu, tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang apakah dia secara spesifik memprediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 berdasarkan buku tersebut.

Perlu diingat bahwa buku "Ghost Fleet" adalah sebuah karya fiksi spekulatif, dan tidak boleh dianggap sebagai prediksi atau analisis yang akurat tentang masa depan.

Tidak ada sumber teori yang kredibel atau diakui secara luas yang memprediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Prediksi tentang masa depan sebuah negara sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.