Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel dan Restoran, Kepala Dispar Sebut MICE di Bali Hidup Kembali

Namun angka ini dikatakannya masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kawasan yang disasar dalam libur panjang Idul Adha ini masih didominasi di Bali Selatan. 

Untuk tamu domestik kalangan menengah ke atas lebih menyasar kawasan Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu dan Kuta. 

Sementara untuk daerah menengah lebih banyak ke Canggu, Legian, Seminyak, Legian dan sebagainya. 

Jelang libur sekolah pihaknya optimistis ada peningkatan okupansi dari tamu domestik ataupun mancanegara. 

Namun dia mengakui kondisi perekonimian secara global yang tengah lesu membuat kunjungan tidak akan begitu signifikan. 

“Global ekonomi tengah mengalami kelesuan saat ini. Mudah-mudahan peningkatan okupansi cukup untuk Bali seperti yang kita targetkan,” terangnya. 

Demikian pemesanan kamar hotel oleh wisman jelang high season (Juli-Agustus) kata dia, sudah mulai ada. 

Terutama untuk wisman asal Australia, India termasuk Tiongkok. 

Meski jumlahnya belum seramai tahun sebelumnya, dia berharap mendekati momen libur nanti pemesanan kamar hotel terus bertambah. 

“Sekarang biasanya banyak yang melakukan pemesanan last minute, mereka booking langsung dapat. Karena kita lihat Bali sudah memiliki 120 ribu kamar hotel, cukup banyak, sehingga mereka yakin pasti akan dapat kamar,” ujarnya. (sar/ali)

Cegah PHK Pekerja Pariwisata 

Sementara itu, Pengamat Pariwisata dari Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. I Made Suniastha Amerta, SS.,M.Par.,CPOD., menilai kebijakan Kemendagri yang kembali memperbolehkan lembaga negara terutama pemerintah daerah, menggelar rapat di hotel dan restoran menunjukkan respons terhadap tekanan serius dari industri perhotelan dan pariwisata. 

Sebab, selama larangan rapat di hotel, banyak hotel di Bali mengalami kerugian signifikan. 

Seperti, tingkat hunian kamar menurun drastis yang menyebabkan Pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, bahkan hingga tutupnya beberapa unit usaha di Bali.

Menurutnya, kebijakan relaksasi Kemendagri ini memberikan angin segar terhadap perekonomian Bali, karena dapat mendongkrak tingkat hunian hotel. 

Sebab, rapat-rapat pemerintahan adalah salah satu dari segmen industri MICE. 

“Dengan dibukanya kembali, hotel Bali yang sebelumnya terpukul kuat kini mendapatkan tambahan kunjungan, meningkatkan okupansi dan cash flow,” ucap Suniastha. 

Selain itu, kebijakan tersebut dapat menahan gelombang PHK dan kesinambungan rantai pasok, yang menjadi solusi bagi ancaman pemutusan hubungan kerja massal karyawan hotel dan restoran. 

Artinya, ribuan pekerja terutama di bidang perhotelan dan F&B berkesempatan kembali diserap. 

Selain itu, suplai makanan, minuman, dan layanan pendukung hotel menjadi hidup kembali.

Tidak hanya itu, lanjut Suniastha kebijakan ini juga berefek multiplier ke sektor lokal. 

Di mana, aktivitas rapat lokal memicu permintaan terhadap jasa transportasi, katering, kebutuhan dokumentasi, dan layanan audio visual.

 Ini berkontribusi langsung pada perekonomian Bali melalui peningkatan pengeluaran lokal. 

Di samping juga berdampak positif untuk meningkatkan stimulus ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebab, kegiatan di hotel berpotensi secara tidak langsung meningkatkan penerimaan daerah. 

Namun, kebijakan relaksasi ini harus diimbangi pengawasan ketat agar anggaran publik tetap efisien serta upaya diversifikasi pasar agar Bali tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. (sar)

Kumpulan Artikel Bali