41 Ribu Warga Gianyar Tunggak Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Nominal Capai Rp 34,9 M

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Puluhan ribu warga Gianyar menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Klungkung yang mewilayahi Bali Timur termasuk Gianyar, Gusti Ngurah Catur Wiguna, sekitar 41.492 peserta atau senilai Rp 34,9 miliar masyarakat di Gianyar belum membayar iuran, terutama dari mandiri dan segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Alasan penunggakan bervariasi, termasuk ketidakmampuan membayar, lupa, dan perubahan segmen kepesertaan.

Baca juga: BERAWAL dari Pisang, Kini Sejoli Putu Yasa dan Made Astini Terancam Penjara Seumur Hidup di Buleleng

"Ada juga yang menunggak karena alih segmen. Sebelumnya dia mandiri, menjadi BPJS pekerja, total tunggakan dari alih segmen ini mencapai Rp 10 miliar," ungkap Catur, Kamis 19 Juni 2025.

Adapun rincian data penunggak per kecamatan, meliputi Blahbatuh sebanyak 6.908 peserta mandiri dengan total tunggakan Rp 5,8 miliar dan 1.902 peserta alih segmen  dengan tunggakan Rp 1,8 miliar,  di Gianyar sebanyak 8.226 peserta mandiri dengan tunggakan  Rp 7,1 miliar dan 2.239 peserta alih segmen tunggakan Rp 2,1 miliar.

Baca juga: DILUAR NALAR! Tikam Nyoman Berkali-kali di Buleleng, Gede Boy Cek Jenazah Pakai Kaki

Payangan sebanyak 2.897 peserta mandiri dengan tunggakan Rp 2,9 miliar dan 1.161 peserta alih segmen  dengan tunggakan Rp 1,2 miliar,  Sukawati sebanyak 10.204 peserta mandiri dengan tunggakan Rp 7,8 miliar dan 2.304 peserta alih segmen  dengan tunggakan Rp 1,8 miliar.

Tampaksiring sebanyak 3.681 peserta mandiri dengan tunggakan Rp 3,2 miliar dan 1.000 peserta alih segmen  dengan tunggakan Rp 963 juta.  Di Tegallalang sebanyak 3.508 peserta  mandiri dengan tunggakan Rp 2,9 miliar dan 991 peserta alih segmen dengan tunggakan Rp 929 juta. Terakhir, di Ubud sebanyak 6.068 peserta mandiri dengan tunggakan Rp 5,3 miliar dan 1.312 peserta alih segmen  dengan tunggakan Rp 1,2 miliar.

BPJS Kesehatan menawarkan solusi untuk membantu masyarakat yang menunggak. Yakni, untuk membantu masyarakat yang menunggak, BPJS Kesehatan menawarkan pembayaran bertahap atau rehab. "Untuk penunggak yang kepesertaannya mandiri, cicilan bisa dilakukan oleh yang menunggak 4-24 bulan. Sementara untuk PBPU alih segmen, mereka bisa membayar cicilan sampai 36 bulan," kata Catur.

BPJS Kesehatan juga berencana bekerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki dana CSR untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membayar iuran. "Di tempat lain ada inovasi, mengajak perusahaan yang punya dana CSR disisihkan untuk bantu masyarakat yang ada di dekat usahanya. Jika ada menunggak agar dibantu," kata Catur.

Catur juga menekankan pentingnya pelayanan yang baik di rumah sakit untuk mencegah masyarakat menunggak karena pengalaman buruk. "Menunggak, bisa jadi juga karena kapok. Karena itu, kami upayakan agar rumah sakit memenuhi 7 standar layanan. Tidak boleh membedakan pasien JKN dan mandiri, dan jika tidak ada obat di RS, kami tak izinkan RS menyuruh pasien kami mencari obat di luar, obat harus dijamin oleh RS tersebut," tegasnya.

Biaya pelayanan kesehatan di Bali yang dibayarkan BPJS Kesehatan mencapai Rp 5 triliun lebih pada tahun 2024, sementara di Gianyar, total tagihan pembayaran dari Januari hingga Mei 2025 mencapai Rp 231 miliar. Tentu tanpa adanya cover dari BPJS Kesehatan tersebut, beban ekonomi masyarakat sangat tinggi. Bahkan jika pemerintah memiliki program pembiayaan kesehatan untuk masyarakat, maka pemerintah daerah bisa kolaps hanya untuk membayar biaya kesehatan masyarakat.

 "Pembayaran iuran sangat penting untuk gotong royong biaya kesehatan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan sakit," tandas Catur. (*)