GRATIS Sekolah SD-SMP Negeri & Swasta! BMPS Minta Pemda di Bali Jalankan Putusan MK

TRIBUN-BALI.COM  – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan dasar selama 9 tahun secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Sisdiknas yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPII).

Poin yang dikabulkan MK adalah soal negara wajib menjamin pendidikan dasar SD-SMP gratis baik untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta untuk pendidikan dasar.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra meminta pemerintah daerah (Pemda) di Bali untuk menjalankan putusan MK tersebut.

BMPS Bali sudah menggelar rapat koordinasi untuk menggali aspirasi dan rekomendasi agar kebijakan pendidikan di Bali dapat berjalan selaras untuk kemajuan pendidikan di Bali.

Baca juga: IMBAS Serangan AS ke Iran 97 WNI Dievakuasi, BP3MI Pastikan Tak Ada Pekerja Migran Asal Bali

Baca juga: KMP Agung Samudra IX Terseret Arus, KMP Gerbang Samudera 2 Berhasil Evakuasi ke Pelabuhan Gilimanuk!

Menurut Ambara Putra, putusan MK tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Pihaknya mengingatkan pentingnya peran pemerintah memperhatikan keberagaman kategori sekolah swasta di Bali, yang terdiri dari sekolah mandiri, semi mandiri atau subsidi, serta sekolah dengan kurikulum khusus.

“Regulasi turunan yang akan disusun pemerintah harus mampu mengikuti dinamika dan kondisi nyata di lapangan serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah,” kata Ambara Putra kepada Tribun Bali, pada Senin (23/6). 

Ambara Putra menyampaikan, agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, yang pada tahun 2024 mencapai Rp 1,38 Triliun benar-benar diprioritaskan untuk mendukung pendidikan di Bali, termasuk sekolah swasta. 

“Dengan jumlah siswa SLTA sekitar 186 ribu, alokasi dana per siswa mencapai Rp 7,4 juta per tahun, yang sangat memadai untuk mewujudkan pendidikan gratis secara merata," terangnya.

Dia berharap pemerintah tidak membangun sekolah negeri baru tanpa kajian matang terkait kuota dan kondisi demografis. Karena hal tersebut berpotensi mengurangi daya tampung dan keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah.

Dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) 74 persen yang masih di bawah dari Provinsi Yogyakarta yang mempunyai income per kapita di bawah Bali.

“Sekolah swasta bukan pesaing, melainkan mitra yang membantu meringankan beban anggaran negara dan meningkatkan akses pendidikan,” kata dia. 

Ambara Putra sebelumnya juga mengatakan, putusan MK tersebut merupakan langkah besar dalam memperkuat hak anak setiap bangsa.

“Harapan kami penerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera menyusun regulasi dan alokasi anggaran yang jelas untuk implementasi kebijakan itu. Sehingga sekolah swasta yang ada di Bali dapat terus berbenah tanpa terbebani biaya operasional yang selama ini sebagian besar ditanggung oleh orangtua siswa, sekarang ditanggung oleh pemerintah,” jelas Ambara. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, sangat mendukung putusan MK ini berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang inklusif adil dan berkualitas.

Disinggung mengenai kebijakan ini berpengaruh dengan pendapatan guru di sekolah swasta karena gaji guru swasta berasal dari SPP siswa? Ambara menekankan agar pemerintah dapat meng-cover gaji guru swasta 20 persen dari dana APBD. 

“Kami sempat menyampaikan harus ada dana 20 persen dari APBD benar-benar dipergunakan untuk ini, kami ukur kemarin karena waktu ke provinsi, kami melihat sekitar Rp 1,3 triliun itu, 20 persen saya hitung bagi murid SMA sekitar 183 ribu kuotanya, Rp 7 juta lebih per siswanya,” sambungnya. 

Kondisi sekolah swasta di Bali dibeberkan Ambara sejak tahun 2020-2022 terdapat sekitar 29 sekolah swasta tutup.

Menurutnya kondisi ini sangat ironis sekali seharusnya pemerintah mengeluarkan dana mengajak kerjasama sekolah swasta dengan meningkatkan kapasitas murninya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra juga pernah menyatakan keputusan MK tersebut sesuai dengan masa wajib belajar siswa.

“Keputusan MK itu untuk pendidikan dasar dan menengah itu sampai SMP terkait dengan wajib belajar 12 Tahun. Yang namanya wajib belajar khan wajib, kalau wajb pemerintah punya kewajiban juga, kemarin MK putuskan karena itu program wajib belajar pemerintah harus membiayai. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa nikmati pendidikan gratis untuk SD-SMP,” jelasnya. 

Dengan demikian, untuk implementasi sekolah gratis di Bali masih menanti keputusan pemerintah pusat apakah akan melakukan penyesuaian kembali ke UU. Namun, ia meyakinkan bahwa Bali akan mengikuti keputusan sekolah gratis. 

“Kita harus mengikuti, itu baru keputusan MK nanti pemerintah yang menentukan kebijakan selanjutnya. Kita di daerah mengikuti itu baru keputusan MK nanti dikembalikan ke pemerintah, apakah UU disesuaikan Peraturan PP-nya disesuaikan, kita pasti ikut,” kata dia. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah menyikapi serius putusan MK tersebut, yang menegaskan negara wajib membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.

Karenanya, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan dilakukan dalam merumuskan implementasi putusan tersebut. 

“Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya seperti dilansir Kompas.com. 

Pratikno memandang, putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025 merupakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” ujar Pratikno. 

Putusan tersebut juga akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi. Khususnya bagi keluarga tidak mampu yang terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Pratikno. 

“Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” sambungnya. (ian/sar/ali)