Gubernur Koster Akan Bangun 4 Underpass dan Jalan Baru di Bali, Target Tahun 2028 Kemacetan Beres

“50 persen dana ini akan kita salurkan untuk BKK ke 6 kabupaten/kota yang tertinggal secara infrastruktur, sisanya untuk membangun jalan lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi,” jelasnya.

Koster menargetkan pembangunan besar-besaran ini tuntas dalam periode 2026 hingga 2029, dengan dampak signifikan terhadap kelancaran transportasi dan pemerataan pembangunan di Bali.

Gubernur asal Desa Sembirin, Tekajula, Buleleng, ini berharap masyarakat Bali bersabar dan mendukung upaya pemerintah mengatasi kemacetan ini.

“Sing dadi cara makan cabe rawit jani gigit jani pedes, sabar bedik," katanya.

Pariwisata Tetap Kuat

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menanggapi kabar tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan pariwisata di Bali akibat menurunnya jumlah wisatawan.

Koster memberikan klarifikasi bahwa kondisi pariwisata Bali tetap kuat dan tidak sedang mengalami penurunan seperti yang beredar.

Meskipun ada PHK, hal itu bukan terjadi di lingkungan perusahaan pariwisata.

“Jumlah wisatawan mancanegara ke Bali sampai Desember 2024 mencapai 6,4 juta orang. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,5 juta. Pertumbuhan ekonomi kita 5,48 persen, tingkat pengangguran hanya 1,79 persen, dan angka kemiskinan 3,8 persen,” tegas Koster.

Untuk tahun 2025, ia mengatakan ada kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 10–12 persen per bari. 

“Wisatawan domestik memang sempat turun di awal tahun hingga Mei, tapi kembali naik saat liburan sekolah Juni ini. Bahkan, sekarang sangat sulit mendapatkan tiket pesawat ke Bali,” ujarnya.

Tingkat okupansi hotel juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, Hotel The Meru mencatatkan okupansi sebesar 96 persen, kawasan Nusa Dua di atas 90 persen, Kuta sekitar 80 persen, dan Buleleng 70 persen. 

“Artinya, tidak benar kalau dikatakan Bali mulai sepi,” tambahnya.

Terkait isu PHK, Koster menegaskan bahwa kasus tersebut bukan berasal dari industri pariwisata.

“Memang ada PHK, tapi bukan karena pariwisata. Contohnya, ada perusahaan Coca-Cola di Mengwi yang tutup karena jenis usahanya sudah tidak diperlukan. Ada juga unit usaha lain yang tutup karena tidak diperlukan, ya tutup,” jelasnya.

Ia juga mengkritik narasi yang seolah-olah ingin mencoreng citra Bali sehingga wisatawan enggan berkunjung ke Pulau Dewata.