TERKINI! Ribuan Peserta JKN dari APBN Dinonaktifkan, Suwirta: Hak Warga Miskin Jangan Sampai Hilang 

"Namun itu kembali kepada kebijakan masing-masing kabupaten/kota. Kalau masalah ini terjadi saya berharap toh juga kemarin mereka dibayari PBI maupun UHC bisa menggunakan KTP saja dulu, sehingga sakit bisa dilayani," pungkasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, mengaku saat ini sedang dilakukan rekonsiliasi data dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan  Disnaker Provinsi Bali. "(Saat ini,red) masih dalam proses pembahasan," kata, Sagung Mas.