ANGKA Kemiskinan di Bali 3,8 Persen, Pemprov Bali Buat Program Bedah Rumah Rp 100 Juta Per Unit

Adalah pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement. “Salah satu contoh ketika kita berbicara masalah pro-poor itu adalah pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh komponen pemerintahan, termasuk dinas teknis seperti Perkim dan Dinas Sosial, dapat bekerja terpadu untuk memastikan efektivitas program.

“Kami nanti akan melaksanakan gerakan ini ke kabupaten/kota, bersama tim semua. Termasuk tim yang full, dan misalkan ada Perkimnya, ada Dinas Sosial, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Giri Prasta juga menyinggung pentingnya peran data akurat dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah wajib bekerja berdasarkan data valid agar intervensi tepat sasaran.

“Saya punya prinsip, memang susah ketika kita berbicara tentang data. Tetapi lebih fatal lagi ketika kita berbicara tanpa data. Makanya database ini penting sekali,” tegasnya.

“Astungkara sampai sekarang ini dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Bali paling kecil. Dan kami tidak berhenti di sini,” ujarnya.

Terkait target pengentasan kemiskinan hingga 0%, Giri menilai hal tersebut secara ideal memang sulit tercapai, bahkan di negara maju sekalipun.

Namun upaya menurunkannya secara signifikan tetap harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. “Maka kita sebagai pemerintah wajib hukumnya untuk menurunkan angka kemiskinan itu,” katanya.

Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota dan sektor swasta melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk turut berkontribusi dalam program ini.

Bahkan skema bantuan melalui hibah dan kegiatan perangkat daerah akan diatur agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kerja sama dengan Pemda kabupaten/kota. Misalkan Bali punya 1.000 unit, Kabupaten A 500 unit. Berarti setiap tahun kita ada 1.500 rumah yang kita bangun. Belum juga TJSB, tanggung jawab sosial perusahaan yang dulu kita kenal dengan CSR,” jelas Giri Prasta.

Sementara itu, Ika Putra menambahkan, rapat tersebut bertujuan sekaligus menyelaraskan kinerja serta memantapkan pembinaan kelembagaan dan SDM tim koordinasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Bali. 

“Selain itu, rapat juga menjadi forum evaluasi program dan kegiatan, serta penyelarasan strategi untuk dimuat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029,” jelas, Ika Putra. 

Ika Putra menegaskan perangkat daerah diminta menyesuaikan dan mempertajam rencana kerja masing-masing agar sinergis dengan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPKD. 

Secara administratif, output dari kegiatan ini adalah dokumen RPKD 2025-2029 dan rencana aksi tahunan untuk tahun 2026.  

“Tim nanti mohon menajamkan lagi. Kalau sudah menyusun renstranya dari RPJMD, nanti di RPKD ini kita fokus kepada penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” katanya. (sar)