Berita Klungkung
Kajari Sebut Wisatawan Membludak di Nusa Penida Bali Tapi PAD Minim, Cek Ulang Retribusi & Perizinan
Suardi mengaku telah menelaah sejumlah masalah krusial. Satu di antaranya soal pungutan masuk kawasan wisata.
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Lonjakan kunjungan wisatawan ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ternyata belum sebanding dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setiap pembangunan infrastruktur di pulau eksotis itu, justru selalu terkendala keterbatasan anggaran daerah.
Hal inilah yang menjadi sorotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klungkung, I Wayan Suardi.
Menurutnya, ada persoalan serius dalam pengelolaan retribusi wisata di pulau eksotis tersebut.
Baca juga: Tingkatkan PAD, Pemkab Badung Akan Naikkan Tarif Masuk Sejumlah Objek Wisata
“Potensi pariwisata Nusa Penida luar biasa, tetapi kenapa PAD Klungkung masih minim? Apakah masih ada pihak-pihak tertentu yang menikmati ‘zona nyaman’ ini?” kata Suardi, belum lama ini.
Sejak menjabat, Suardi mengaku telah menelaah sejumlah masalah krusial. Satu di antaranya soal pungutan masuk kawasan wisata.
Menurutnya, isu ini sudah lama dikeluhkan masyarakat karena tidak berbanding lurus dengan pembangunan di daerah.
“Wisatawan datang berbondong-bondong, retribusi berjalan, tapi infrastruktur jalan tetap rusak. Ini menyangkut kepentingan publik, jadi wajar bila perlu penyelidikan lebih jauh,” tegasnya.
Suardi juga menyinggung, pola serupa sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Bupati Klungkung I Wayan Candra.
Pola pengelolaan yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu, kata dia, belum berubah hingga sekarang.
“Masalah ini sudah lama. Dulu ketika saya pertama bertugas di Klungkung, persoalan serupa sudah ada. Karena itu, saya akan cek ulang soal perizinan maupun retribusi,” ujarnya.
Tak hanya soal pariwisata, Suardi juga menekankan agar Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan menyentuh hal-hal yang lebih substansial.
Ia menilai, kinerja bidang Pidana Khusus (Pidsus) masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
“Jangan hanya berhenti pada kasus kecil di desa. Jika BUMDes dan LPD pun sering jadi sumber persoalan di Klungkung, itu juga harus dikaji,” ungkap dia.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Tribun Bali, pasca penerapan retribusi wisatawan ke Nusa Penida, jumlah PAD dari sektor pariwisata terus meningkat di Klungkung.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.