LANGKA! Dinas ESDM Bali Sebut Gas LPG 3 Kilogram Tak Tepat Sasaran 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Tanggapi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terus terjadi di Bali, Dinas Ketenagakerjaan ESDM Bali sebut gas LPG 3 kilogram ini tidak tepat sasaran di Bali. 

Hal tersebut diungkapkan oleh, Kepala Disnaker dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan pada Rapat Koordinasi terkait dengan kelangkaan Gas LPG 3 Kg di wilayah Provinsi Bali diadakan di Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali pada, Senin 25 Agustus 2025. 

Baca juga: INIKAH Motif Pembunuhan dan Penculikan Kepala KCP Bank BUMN? Pelaku Utama Kerap Beri Seminar

“Disnaker ESDM itu ditugaskan untuk memfasilitasi pengajuan usulan untuk penggunaan LPG 3 jg yang notabene adalah barang bersubsidi, supaya tepat sasaran. Kemudian di pusat sendiri ada surat edaran dari Dirjen Migas, ada 8 kategori yang dilarang sebetulnya untuk menggunakan LPG 3 kg,” jelas, Setiawan. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, dari beberapa tahun terakhir telah mendapatkan feedback atau masukan Kabupaten/Kota, terkait berapa sebetulnya kebutuhan gas LPG 3 kilogram juga dilakukan koordinasi dengan Pertamina.

Baca juga: PEMUDA Asal Karangasem Nekat Lakukan ini di Kos-kosan, Istri Korban Kaget Saat Pagi Hari

Kemudian dilakukan komparasi berapa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Bali jumlah KK berapa, kemudian sasarannya berapa, petani sasarannya berapa yang sesuai dengan diperkenakan untuk mendapatkan LPG subsidi. 

“Sehingga dari kompilasi data, kita ajukan plus kita tambahkan sebetulnya, itu usulan. Tetapi kuota yang menetapkan kan pusat, walaupun kita komunikasi koordinasi intens dengan Kementerian SDM sebagai di pusat tetap, harus terbagi rata ke seluruh provinsi di NKRI, walaupun Bali mendapatkan prioritas juga,” imbuhnya. 

Sehingga pada saat beberapa periode yang lalu sempat terjadi kelangkangan, Disnaker ESDM Bali berinisiatif untuk mengajukan tambahan ke Pertamina, di Tahun 2024 dari kuota yang ditetapkan dengan realisasi di akhir tahun terjadi memang peningkatan. Peningkatan itu ternyata sudah diuraikan, banyak yang tidak tepat sasaran. 

“Kemudian penetapan kuota Tahun 2025 juga sama, usulan yang realisasi 2024 kita ajukan, tetapi ternyata lebih rendah 5 ribu lebih metrik ton penetapan kuota sampai dengan semester 1 berakhir menjadi semester 2 sudah terjadi kekurangan, padahal kita tahu pemerintah hanya mampu atau punya domain menetapkan HET pangkalan Rp18 ribu untuk di pengecer ya tentunya,” katanya. 

Memang di awal tahun sempat terjadi kelangkaan karena ada arahan dari Menteri tidak boleh membawa gas LPG 3 kilogram ke pengecer. Dari beberapa kondisi yang ada dan itu berulang, terdapat rencana pada pengawasan ditingkatkan kemudian Pertamina yang mungkin kelupaan membuatkan aplikasi dengan NIK atau KK untuk bisa mendapatkan lebih apakah itu berlaku atau berjalan dengan optimal, mungkin bisa dilakukan juga karena banyak cara digunakan tetapi karena barang bersubsidi, kemudian pengawasan belum menyeluruh terdapat celah-celah yang sampai dengan hari ini dari data yang ada, yang menggunakan tidak tepat sasaran. 

“Asumsi kami, diskusi dengan teman-teman teknis di kementerian SDM, Dirjen Migas kalau rumah tangga sasaran sebulan paling antara 4 sampai 5 tabung itu sudah lebih dari cukup, untuk 1 rumah tangga sasaran. Nah, UMKM karena tidak ada kajian, berapa? Ini yang memang perlu di peran-peran pemerintah sebetulnya, kebutuhannya berapa sebetulnya? Jadi kalau hitung-hitungan kami pada saat mengajukan usulan itu sebetulnya aman,” terangnya. 

“Tetapi karena distribusinya perlu penekanan disitu, tepat sasaran itu langkahnya akan seperti apa? Apakah ada efek jera bagi yang melanggar? Kalau tidak ada ya pasti akan ini, kalau kita hanya menunggu komitmen masyarakat lebih jelas ada yang murah pasti nyari yang murah, kenapa beli mahal? Kira-kira seperti itu,” tandasnya.