Breaking News

Sponsored Content

DEWAN Dukung Langkah Pemkab Bangli Kejar Duit Kabupaten Lain Melalui Air

Carles juga meminta agar langkah tersebut tidak hanya sebatas kajian, tetapi juga diikuti dengan regulasi seperti Perda.

ISTIMEWA
SOSOK - Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, mendukung langkah Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, yang berencana membuat kajian sumber daya air di wilayahnya untuk menuntut hak atas pemanfaatan air oleh kabupaten lain.

Carles juga meminta agar langkah tersebut tidak hanya sebatas kajian, tetapi juga diikuti dengan regulasi seperti Perda.

"Sejatinya untuk kajian sudah ada hanya tinggal eksekusi saja, jika perlu regulasinya semisal dalam bentuk Perda kami di dewan siap membahas perda tersebut," tegas Komang Carles, Selasa 13 Oktober 2025.

Carles juga mengingatkan janji Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang mengatakan bahwa salah satu keunggulan kabupaten Bangli adalah tidak memiliki sumber PAD yang menjanjikan dan hanya punya sumber air.

Baca juga: POLEMIK Aset yang Disewakan di Tanjung Benoa, Komisi III DPRD Badung Rencana Turun Ke Lokasi

Baca juga: POHON Tumbang Tutup Jalur Klungkung - Karangasem, Lalu Lintas Lumpuh 30 Menit

"Kami menagih janji Gubernur Bali terkait masalah imbal jasa pemanfaatan air yang sempat diwacanakan sebelumnya," ujar Carles.

Carles menilai bahwa Bangli sering diberi anggaran Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dari Pemprov Bali, namun hal ini bukan bagian dari kompensasi air.

"Memang faktanya Bangli sering diberi anggaran BKK dari Pemprov Bali, namun hal ini bukan bagian dari kompensasi air," kata Carles.

Dengan demikian, Carles berharap agar Pemprov Bali dapat merealisasikan janji tersebut dan memberikan kompensasi yang layak kepada Kabupaten Bangli atas pemanfaatan air yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan catatan Tribun Bali, Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil.

Di tahun 2024, PAD Bangli tak lebih dari Rp 250 miliar. Kini pasca Kementerian Keuangan, memangkas dana transfer ke daerah, Bangli semakin keteteran. Di mana dana transfer yang 'hilang' tersebut mencapai Rp 35 miliar lebih. 

Karena itu, mereka pun terus menggali ruang agar bisa mendapatkan anggaran lain, untuk pembangunan Bangli. (*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved