BUPATI Satria Tekankan Profesionalisme dalam Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUN-BALI.COM - Bupati Klungkung, I Made Satria, menegaskan pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Penguatan Tugas dan Wewenang PA, KPA, PPK, dan PPTK, yang digelar di ruang rapat Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, Kamis (23/10). 

Kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Klungkung.  

Dalam sambutannya, Bupati Satria menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara dan narasumber yang telah menyiapkan kegiatan tersebut dengan baik.

Baca juga: Jembrana Investment Service Centre Resmi Luncur, Siap Permudah Akses dan Percepat Layanan Investasi!

Baca juga: Belajar ke Badung, DPRD Sumenep Gali Strategi Dongkrak PAD

Ia mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan secara serius, memanfaatkan kesempatan untuk belajar, serta menerapkan ilmu yang didapat dalam pelaksanaan tugas di lapangan.  

“Bimtek ini jangan hanya dianggap sebagai rutinitas administratif, tetapi jadikan sebagai wadah pembelajaran yang memperkuat profesionalisme kita sebagai aparatur negara,” tegasnya.  

Bupati juga menyoroti bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, proses ini tidak sekadar soal belanja, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap efisiensi, transparansi, serta pemberdayaan ekonomi lokal.  

“Tujuan pengadaan bukan hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga memberikan nilai manfaat yang optimal, mendorong penggunaan produk dalam negeri, membuka peluang bagi pelaku usaha nasional, serta menciptakan pemerataan ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan, perencanaan yang baik adalah kunci keberhasilan seluruh siklus pengadaan. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Duarasoma, menekankan bahwa perencanaan pengadaan merupakan tahap paling krusial dalam keseluruhan proses.

Dengan perencanaan yang matang, kebutuhan dapat diidentifikasi secara tepat, anggaran dapat dialokasikan secara efisien, dan jadwal pelaksanaan menjadi lebih realistis.  

“Melalui Bimtek ini, para pelaku pengadaan diharapkan dapat memperbarui pemahaman mereka terhadap substansi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kebijakan terbaru, serta memastikan seluruh proses berjalan dengan prinsip integritas dan profesionalisme,” ujar Duarasoma. (mit)