Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Dalam mengatasi carut-marutnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar merancang pembangunan dua SMP negeri baru.
Rencana pembangunan dua SMP baru tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Denpasar.
Hal itu nampak dari pandangan umum fraksi-fraksi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, dalam Sidang Paripurna ke-9 masa persidangan III DPRD Kota Denpasar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar, Jumat (15/11/2019).
Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan pembangunan sekolah baru memang terus dilaksanakan, termasuk juga renovasi-renovasi bangunan sekolah yang sudah rusak.
• BREAKING NEWS: Warga Geger Penemuan Kerangka di Semak Belukar, Ditemukan Baju Pink dan Gelang Pasien
• Tahun 2020, Calon Pengantin Harus Kantongi Sertifikat sebagai Syarat Perkawinan
Adapun pembangunan SMP Negeri 14 di Kecamatan Denpasar Timur, serta pengerjaan studi dan DED dalam rangka persiapan pembangunan SMPN 15 Denpasar di Kecamatan Denpasar Selatan ditargetkan bisa dimulai tahun anggaran 2020.
“Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk SMP 14 pembangunan dimulai tahun 2020 mendatang dan langsung selesai tahun 2020,” kata Rai Mantra usai sidang.
Saat ditanya daya tampung sekolah tersebut, Rai Mantra menyatakan belum mengetahuinya.
“Nah itu yang belum kita tahu, kita lihat dulu grafiknya nanti,” ujarnya.
• Diduga Akibat Bakar Sampah, Lahan Kosong Terbakar di Angantaka
• Polsek Denpasar Barat Tunggu Otopsi Jenazah di Semak-semak Jalan Soputan Denpasar
Sementara itu dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar memberi masukan dan saran berkaitan dengan pengalokasian belanja tidak langsung serta belanja langsung pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Denpasar.
Masukan dan saran itu salah satunya diberikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Denpasar, Ketut Budha menyampaikan kepada Disdikpora agar pembangunan gedung serta penambahan rombongan belajar (Rombel) SD hendaknya diikuti dengan pengadaan sarana dan prasarana seperti mebelair sehingga gedung belajar dapat langsung dimanfaatkan.
Selain itu, Pemkot diminta melaksanakan perekrutan tenaga pendidik guna memanfaatkan lulusan sarjana pendidik yang semakin tahun terus bertambah di Kota Denpasar.
• PSIS Semarang vs Bali United - Comeback Spaso, Saya Siap Cetak Gol
• Golose Bantah Aksi Teror Bom Medan Berkaitan Dengan Rencana Aksi di Bali
Di sisi lain, fraksi PDIP mengapresiasi Pemkot Denpasar karena pada tahun anggaran 2020, sesuai usulan fraksi PDIP telah menyepakati memulai pembangunan SMPN 14 di Kecamatan Denpasar Timur, melanjutkan pembangunan SMP 13 di Kecamatan Denpasar Barat, serta mengerjakan studi dan DED dalam rangka persiapan pembangunan SMPN 15 di Kecamatan Denpasar Selatan.
“Secara bertahap SMPN baru ini tentunya akan berdampak pada pemerataan penerimaan siswa sekolah di seluruh wilayah di Kota Denpasar,” kata Budha.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar menyampaikan dengan adanya pengalaman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa tahun terakhir benar-benar sangat krodit.
Hal itu disebabkan karena sekolah negeri khususnya SMP Negeri belum mampu mengakomodasi siswa tamatan SD di Kota Denpasar.
“Kami mendorong pembangunan SMP di Kota Denpasar harus sesegera mungkin dilaksanakan, dengan memperhatikan permasalahan yang timbul akibat sistem zonasi,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Denpasar, Putu Metta Dewinta Wandy.
• Setelah Kokos Diringkus, Duit Rp 477 Miliar Dieksekusi
• Primbon hingga Garis Tangan, Bayu Gendeng Kombinasi Ramalan Nusantara dan Sering Didatangi Pejabat
Lebih lanjut dikatakannya saat ini ada desa di Kota Denpasar merasa sangat jauh dari fasilitas sekolah, khususnya SMP Negeri, seperti Desa Kesiman Kertalangu (Dentim), Desa Pemogan (Densel) dan Desa Pemecutan Kelod (Denbar).
Begitu pula dengan pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Padangsambian, yakni di SDN 9 Padangsambian, maka dalam merealisasikan pembangunan tersebut harus memperhatikan letak pembangunan yang disesuaikan dengan beberapa kriteria, antara lain, pertama jumlah penduduk dan pengembangan wilayah.
Kedua, jarak existing sekolah yang ada sekarang dengan wilayah desa bersangkutan. Ketiga, tersedianya akses lalu lintas dan ketersediaan lahan untuk lokasi sekolah dimaksud.
Fraksi Partai Golkar juga berpandangan realisasi pembangunan sekolah SMP Negeri baru benar-benar sangat dibutuhkan agar pada PPDB tahun berikutnya tidak terjadi permasalahan seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Maka kami sarankan untuk pembangunan SMP negeri agar direalisasikan di Lingkungan Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur dan Desa Pemogan, Denpasar Selatan.
• Dukung Pengembangan Geopark Banyuwangi, Kemenparekraf Susun Master Plan Bareng Pemkab
• Produksi Garam Amed Naik 300 Kilogram Sebulan, Dikirim ke Denpasar hingga Depok
Menurutnya pertimbangan memilih Desa Pemogan sebagai lokasi karena luas wilayah dan jumlah penduduknya adalah yang terbesar di Denpasar Selatan, akan tetapi sangat jauh dari lokasi SMP yang ada sekarang.
Di samping itu, lanjut dia, di Desa Pemogan ada sebuah fasilitas gedung transmigrasi yang sangat representatif untuk gedung sekolah.
“Tinggal Pemkot Denpasar sekarang berkoordinasi dengan pihak Pemprov Bali, mengingat gedung tersebut sudah tidak berfungsi seperti semula,” usulnya. (*)