Baca tanpa iklan
“Dengan (E-rekap) ini banyak anggaran yang terpotong. Dengan sistem itu akan jauh lebih murah dan mudah,” tandasnya.
Selama ini anggaran Pilkada paling banyak adalah untuk honorarium petugas di lapangan.
Apalagi, saat ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan soal kenaikan honor adhoc.
Bahkan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sebelumnya telah disepakati dan ditandatangani harus direvisi.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini menyebut, apabila dengan banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus hingga masuk dalam tahanan, hal itu tak bisa dijadikan dasar ataupun acuan untuk merubah sistem pemilihan.
“Kalau menurut saya, bukan Pilkadanya yang disalahkan, (tapi) cara memperoleh kekuasaannya itu yang mestinya harus dihilangkan. Jangan ada money politic, “ pungkasnya. (*)