Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah berencana memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah tanggal 25 Januari 2021.
Perpanjangan ini direncanakan selama dua minggu lagi, dikarenakan belum menunjukkan penurunan angka positive rate yang signifikan.
Terkait rencana perpanjangan PPKM ini, Pemkot Denpasar masih menunggu surat instruksi atau surat edaran dari pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat diwawancarai, Rabu 20 Januari 2021 sore.
Baca juga: Wandhira Pertanyakan Dasar Pemberian Insentif Pada Petugas Selama PPKM Tingkat Banjar di Denpasar
Baca juga: Pemkot Keluarkan Insentif Rp 2,5 M, Denpasar Terapkan PPKM Tingkat Banjar, Digelar Sebulan
“Kami masih menunggu instruksi pusat atau surat edaran atau sejenisnya. Kalau sudah turun kami akan segera tindaklanjuti. Kami harus tahu terkait hal-hal teknis apa yang harus dilakukan,” kata Dewa Rai.
Menurutnya, saat ini pihaknya baru sebatas mengetahui rencana tersebut dari media dan belum mendapat informasi resmi.
Ia menambahkan, untuk Denpasar sendiri dari empat indikator pelaksanaan PPKM.
Hanya satu yang tidak memenuhi syarat, yakni tingkat okupansi atau hunian ruang isolasi.
Dimana saat ini tingkat keterisian ruang isolasi yakni 92 persen di RSUD Wangaya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan menambah 15 bed untuk tempat isolasi.
“Dengan penambahan 15 bed ini akan mampu menurunkan persentase okupansi hunian ruang isolasi,” kata Dewa Rai.
Sementara itu untuk ingkat kematian di Denpasar berada di bawah rata-rata nasional, yakni 2 persen.
Begitupun untuk angka kesembuhan berada di atas rata-rata nasional yakni sebesar 88 persen, dan tingkat kasus aktif hanya 10 persen.
Dewa Rai menambahkan, untuk kasus positif Covid-19 saat ini berasal dari klaster keluarga, perjalanan dinas, upacara, dan perkantoran.
Baca juga: 1600 Restoran Terancam Tutup Jika PPKM Dilanjutkan, Bakal Kehilangan Rp 50 Triliun
Baca juga: Ahli Virologi Unud: PPKM Tidak Efektif Apabila Uji, Lacak dan Isolasi Tak Memenuhi Target