Solusi dari masalah ini, ia tetap berupaya mengusulkan anggaran untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan terhadap 173 sulinggih.

Jika tidak memungkinkan saat perubahan, akan diusulkan saat APBD Induk 2024.

"Kami juga harap PHDI selalu sampaikam data update ke kami," jelas Ida Bagus Jumpung.

Sementara terkait pembayaran iuran di masa penetapan APBD, akan dibuatkan kerjasama antara BPJS Keseahatan dengan Pemda Klungkung.

"Nanti kita akan duduk bersama kembali, untuk membahas konsep kerjasama ini. Pada intinya bagaimana semua sulinggih di Klungkung bisa memanfaarkan jaminan kesehatan ini," jelasnya. (*)