Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menangkap, memelihara, hingga memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Apalagi, upaya untuk mengeksploitasi landak tersebut untuk keuntungan diri sendiri juga tidak ada.

"Unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dan terdakwa tidak dapat disalahkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto Pasal 42 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," bebernya.

Majelis hakim mengatakan, kepada semua aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dan kewenangan agar kedepannya lebih berhati-hati dan lebih mengedepankan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan suatu masalah. "Sehingga, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi pilar penegakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Atas fakta-fakta hukum dan segala pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim PN Denpasar memutuskan, Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU, Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto Pasal 42 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kedua, membebaskan terdakwa I Nyoman dari dakwaan tunggal tersebut. Memerintahkan JPU segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan martabatnya. "Menyatakan barang bukti 4 ekor landak dirampas untuk diserahkan kepada BKSDA Bali agar nantinya dilepasliarkan ke habitatnya atau suatu tempat yang dianggap layak untuk konservasi," ujarnya.

Mendengar putusan hakim tersebut, sontak pria 38 tahun itu bebas dari segala dakwaan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ayah dua anak itu pun langsung sujud syukur di ruang sidang dan suasana haru menyelimuti karena memang banyak pihak yang mendukung Sukena untuk bebas. (ian)

Biarkan Hukum Karma Berjalan

NYOMAN Sukena (38) akhirnya benar-benar mengirup udara bebas setelah dalam kurun waktu sekitar sebulan terakhir ia harus berurusan dengan meja hijau karena didakwa melanggar undang-undang satwa dilindungi memelihara Landak Jawa yang tak pernah ia ketahui aturan itu.

Tak ada upaya mediasi, ujug-ujug Nyoman Sukena diseret polisi dan dihadapkan dengan persidangan dengan ancaman 5 tahun pidana penjara atas dakwaan tersebut. Sontak kasus yang menimpa Sukena ini menjadi keprihatinan dan sorotan publik. Bahkan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya pun mengaku prihatin.

Kini, kebenaran benar-benar berbicara atas dukungan pelbagai pihak, Nyoman Sukena pun akhirnya bebas setelah sempat mendapatkan penangguhan penahanan beberapa waktu lalu menjadi tahanan rumah, kini ia benar-benar bebas atas keadilan itu.

Nyoman Sukena hingga saat ini mengaku tidak tahu dan tidak mau tahu siapa yang melaporkan dirinya kepada polisi, bahkan tidak ada niatan Sukena untuk menuntut balik. "Belum dan juga nggak mau tahu (siapa pelapor, Red). Biar aman tentram, biar hukum karma saja yang jalan," ungkap Sukena seusai sidang putusan hakim di PN Denpasar, Kamis (19/9).

Nyoman Sukena pun mengikhlaskan Landak Jawa yang telah dirawat dan dipeliharanya dengan penuh kasih sayang tersebut kepada pihak BKSDA untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak BKSDA untuk kelestarian satwa dilindungi tersebut. "Kurang tahu. Saya serahkan yang berwenang aja. Belum ada pikiran (menjenguk Landak, Red)," ucapnya.

Setelah bebas, Nyoman Sukena ingin kembali beraktivitas normal profesi dia sebelumnya beternak babi dan ayam. "Saya ingin kembali ke aktivitas semula, beternak ayam dan babi," ujar dia.

Sementara itu, Penasihat Hukumnya, Gede Pasek Suardika mengatakan, Sukena juga bakal melarung pakaian-pakaian yang ia kenakan selama di penjara. "Keluar dari penjara ke laut melarung dan ngulapin. Pakaian yang dipakai di penjara dilarung," ucapnya.

Pengacara yang karib disapa GPS tersebut berharap kedepan penegak hukum lebih jeli dalam menyelesaikan sebuah perkara. "Kan kalau dari pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan penegak hukum agar bisa memilah dan memilih mana yang harus dibawa ke pengadilan dan lebih mengutamakan restorative justice," ujar dia.

"Kedua, bukan sengaja, tapi kealpaan. Jadi beda pasalnya. Jadi memang tidak terbukti, bukannya alasan pemaaf ya. Kalau alasan pemaaf atau penghapus pidana, dia tidak dipidana karena alasan penghapus pidana, perbuatannya salah. Tapi kalau ini, dia tidak memenuhi unsur," katanya. (ian)