Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Program unggulan Presiden RI yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi agenda pembahasan Dewan Buleleng.
Kendati pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis, Dewan Buleleng mewanti-wanti ihwal kebersihan makanan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya keracunan massal.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Buleleng dengan Disdikpora Buleleng, Senin 13 Januari 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen ini dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora, Putu Ariadi Pribadi dan sejumlah anggota komisi IV.
Baca juga: Seminggu Setelah Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Denpasar Masih Belum Juga Terima Juknis
Pada rapat tersebut, anggota komisi IV, Anak Agung Widia Putra memberikan beberapa masukan untuk lebih diperhatikan.
Mulai dari menu makanan, yang mana siswa di Buleleng khususnya yang beragama Hindu ada yang tidak boleh memakan sapi. Demikian pula siswa muslim yang tidak boleh makan babi.
"Selain itu menu makanan harus variatif, karena keterbatasan menu membuat anak-anak bosan," ungkapnya.
Tak hanya itu pihaknya juga menyarankan agar terlebih dahulu ada pengecekan riwayat kesehatan untuk anak-anak. Upaya ini untuk menghindari makanan yang disediakan justru menimbulkan alergi.
"Kemudian waktu distribusi dan kebersihan makanan juga perlu diperhatikan. Jangan sampai memicu keracunan massal," ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kadisdikpora Buleleng, Putu Ariadi Pribadi mengatakan, mengenai pelaksanaan MBG pihaknya masih menunggu Juknis dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional.
"Ini kita baru sekali diberikan sosialisasi tanggal 4 Januari kemarin, terkait dengan sasaran. Ini kita masih menunggu juknisnya. Kalau sudah ada kita sampaikan bagaimana skemanya," ucap dia.
Lanjut dikatakan, sesuai hasil sosialisasi pihaknya di Disdikpora tugasnya hanya menyiapkan data sasaran dari peserta didik. Mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP yang meliputi sekolah negeri maupun swasta.
"Jumlah siswa di Buleleng mulai dari TK hingga SMP, totalnya sebanyak 110.312 yang tersebar di 9 Kecamatan. Itu merupakan siswa keseluruhan termasuk negeri dan swasta, namun belum termasuk yang sekolah keagamaan. Terkait siswa di sekolah keagamaan kita akan koordinasi dengan Kemenag. Sedangkan SMA ranahnya di Disdik provinsi," imbuh dia.
Harga makanan per porsi senilai Rp 10 ribu. Lantas ditanya apakah dengan nominal tersebut mampu memenuhi kriteria makanan bergizi, Ariadi menyebut nantinya ada tim yang menilai.
Sebab pelaksanaan program MBG ini lintas sektoral.
"Terkait dengan gizi, nanti dari dinas kesehatan yang menentukan. Berapa sih porsi per tingkatan dari jenjang pendidikan TK sampai SMP. Berapa kalori, termasuk proteinnya," kata dia.