Baca tanpa iklan
Geruduk Kantor Bupati Buleleng, Masyarakat Protes Suara Bising PLTGU Pemaron
TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Masyarakat yang bermukim di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Pemaron, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng mendatangi Kantor Bupati Buleleng pada Senin (16/6/2025).
Mereka mengeluhkan suara bising serta asap hasil operasional pembangkit listrik tersebut.
Setidaknya ada belasan masyarakat yang turut datang ke lobby kantor Bupati Buleleng.
Baca juga: BEBAN Puncak Listrik di Bali Saat Hari Raya Idul Adha Diprediksi Capai 1.082 MW
Mereka membawa spanduk yang meminta penghentian operasional pembangkit listrik tersebut.
Didampingi Ketua Adhoc Forum Komunikasi Lingkungan (Forkom Link), Nyoman Tirtawan, masyarakat juga menuntut dua hal.
Pertama menghentikan operasional PLTGU / Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), atau membebaskan pemukiman masyarakat di sekitar dengan membeli aset masyarakat.
"Investor harus taati undang-undang lingkungan. Kami warga terdampak betul-betul dirugikan. Jangan berinvestasi tapi merusak dan merugikan kami," kata Tirtawan pada orasi tersebut.
Baca juga: Diduga Korsleting Listrik, Sebuah Rumah Seluas 6 Are dan Garmen Alami Kebakaran di Denpasar Bali
Salah satu warga bernama Mariono meminta agar operasional pembangkit listrik tersebut dihentikan.
Sebab asap, getaran, hingga kebisingan sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Mariono yang bermukim di Perumahan Nirwana bernama mengaku sangat terganggu. Apalagi rumahnya berjarak sekitar 20 hingga 50 meter dari PLTGU Pemaron.
"Kami masih ingin hidup panjang. Sedangkan kami sudah tedampak. Banyak masyarakat kami yang sakit. Ya sakit hati, sakit badan juga. Karena pembangkit listrik yang begitu mengganggu keberadaannya," keluh dia.
Baca juga: Alirkan Listrik ke Sumur Bor untuk 500 Pelanggan, Warga Bondalem Buleleng Manfaatkan PLTS Atap
Mariono mengaku pada tahun 2020 lalu lokasi sekitar aman-aman saja. Hingga sekitar 7 sampai 8 bulan terakhir, pembangkit listrik ini kembali beroperasi menggunakan mesin diesel.
Awalnya operasional diesel dimulai dari pukul 8.00 wita hingga 22.30 wita. Setelah ada masyarakat yang protes, operasional dikurangi menjadi pukul 20.30 wita.
"Ini bukan hanya jangka waktu kebisingan saja. Melainkan dampaknya. Banyak masyarakat kami yang mulai bongol-bongolan. Tak hanya itu, kami khawatir jangka panjangnya banyak masyarakat yang mengalami penyakit pernapasan," katanya.