Berita Badung
PAD Terancam Meleset, Bapenda Badung Bali: Tidak Mungkin Diubah Karena Sudah Ketok Palu
Sementara dalam memaksimalkan PAD, Bapenda Badung tetap memaksimalkan potensi pajak baru.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Meski target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terancam tidak tercapai, namun pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung tetap memaksimalkan potensi pajak baru.
Mengingat untuk perubahan 2025 APBD Badung tidak mungkin diubah, lantaran sudah getok palu.
Kepala Bapenda Badung, Ni Putu Sukarini saat dikonfirmasi Jumat 24 Oktober 2025, tidak mau berkomentar banyak.
Pihaknya menyebutkan meski jauh dari target, besaran PAD tidak mungkin diubah lagi.
Baca juga: DPRD Minta OPD Kencangkan Ikat Pinggang, Imbas PAD Badung Terancam Tak Sesuai Target
"Anggaran perubahan kan sudah ketok palu gak mungkin diubah lagi," ujarnya
Kendati demikian, dengan melesetnya PAD, pihaknya mengaku kemungkinan akan dilakukan perubahan besaran PAD Badung pada tahun 2026 mendatang.
"Mungkin tahun depan disesuaikan lagi," ujarnya singkat.
Sementara dalam memaksimalkan PAD, Bapenda Badung tetap memaksimalkan potensi pajak baru.
Hal itu pun dikatakan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi (TI) Bapenda Badung, I Made Deddy Sandrawan saat dikonfirmasi terpisah.
"Saat ini kami sedang melakukan validasi potensi pajak baru dengan melibatkan puluhan pegawai lintas bidang untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menyeluruh," jelasnya.
Menurut Deddy Sandrawan, proses validasi di lapangan membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi.
Rata-rata, tim memerlukan sekitar 15 menit untuk mendata satu potensi pajak.
"Kesulitan di lapangan adalah menemui langsung pemilik usaha, belum lagi setiap potensi pajak menghabiskan waktu 15 menit," kata Deddy Sandrawan seraya menambahkan bahwa masih terdapat 10.635 potensi pajak yang belum divalidasi.
Seperti diketahui, Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung pada tahun 2025 terancam tidak tercapai.
Pasalnya bulan Oktober, realisasi pendapatan baru mencapai Rp5,76 triliun atau sekitar 61,91 persen dari target sebesar Rp9,30 triliun.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, capaian tersebut dinilai sulit menembus angka target hingga akhir tahun.
Meski jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan
Bahkan anggota Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria memandang perlunya langkah cepat dan tegas dari seluruh perangkat daerah (OPD).
Ia meminta agar setiap OPD segera melakukan efisiensi dan pengencangan ikat pinggang untuk menyesuaikan dengan kondisi riil penerimaan pajak yang melambat.
Hal itu pun dikatakan Satria saat ditemui Kamis 23 Oktober 2025.
Pihaknya mengakui laporan yang dia terima PAD Badung baru tercapai Rp5 triliun lebih sampai tanggal 30 September 2025 dari target Rp9 triliun.
"Semua ini apakah bisakah tercapai? Kalau Rp1 triliun per bulan mungkin bisa. Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD melalui Pak Sekda selaku Ketua TAPD, agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang," ujar Nyoman Satria. (*)
Kumpulan Artikel Bali

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.