PABRIK Milik WNA Ditemukan di Tahura Mangrove? Satpol PP Bali Akhirnya Tutup Sementara, Temuan DPRD!

TRIBUN-BALI.COM -  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali bertindak tegas menutup sementara pabrik material konstruksi milik Warga Negara Asing (WNA) Rusia yang berdiri di kawasan hutan mangrove dan Tahura, Kamis (18/9). 

“Kemarin pada saat sidak manajemen belum mampu menyampaikan dokumen lengkapnya, sehingga diputuskan oleh Pansus Tata Ruang, Perijinan, dan Aset Daerah DPRD Bali untuk dihentikan,” kata Kepala Satpol PP Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi pada, Kamis (18/9). 

“Tentu karena kami bagian dari tim yang ikut serta dalam kegiatan sidak kemarin kami menghentikan dulu sementara kegiatan industri tersebut, sembari menunggu manajemen menyampaikan dokumen lengkapnya,” ujarnya. 

Lebih lanjut Dharmadi mengatakan, jika dokumen perizinannya sudah lengkap, maka aktivitas pabrik tersebut dapat dibuka kembali. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak berhenti pada penutupan sementara pabrik tersebut. 

Baca juga: BUNTUT Panjang Pencabutan SK PPPK GA & WA, Sutjidra Sebut Bisa Dicabut Jika Ada Putusan Pengadilan!

Baca juga: TEBAS Rafli Usai Pulang Ngamen, Korban Baru Sebulan Tinggal dengan Pelaku, Motif Masih Diselidiki!

Namun, akan meminta informasi kepada dinas teknis terkait. Di antaranya Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, BPN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PU dan Dinas Perizinan.

Disebutkan, pihaknya akan bersama-sama turun mendalami kembali apakah wilayah tersebut merupakan wilayah hutan mangrove yang dilindungi atau sudah berubah status zona.

“Ini khan harus dipastikan dulu, terus kalau belum, terus ada izin muncul di sana tentu ini juga akan kita proses lebih lanjut nanti,” tegasnya.

Menurutnya, melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran sangat penting dilakukan. Baik di lapangan maupun pendalaman administrasi untuk memastikan bahwa kegiatan dimaksud menyalahi ketentuan aturan atau tidak. 

“Untuk itu, kami harus memastikan dulu bagaimana kepemilikan lahannya, bagaimana dokumen perizinannya, dan bagaimana kesesuaian kegiatannya. Apakah sesuai dengan izin yang mereka kantongi atau tidak,” tandasnya.

Terkait sikap tegas Satpol PP Bali yang dipertanyakan oleh Ketua Pansus Tata Ruang, Perijinan, dan Aset Daerah DPRD Bali, I Made Supartha, Dewa Dharmadi mengatakan bahwa pemerintahan ada jenjang kewenangannya. Di mana, ada kewenangan kabupaten/kota yang langsung mewilayahi wilayah masing-masing. 

Namun, Satpol PP Provinsi untuk bisa menjangkau semua titik objek yang ditenggarai ada alih fungsi lahan, Satpol PP Provinsi turun bersama-sama dengan Satpol PP kabupaten/kota. 

“Dikatakan kami tidak pernah turun saya kira itu juga tidak tepat, karena kami juga turun di beberapa permasalahan-permasalahan di beberapa objek lainnya,” kata dia. 

“Seperti, pemanfaatan tanah negara yang sedang kami pantau dan daerah aliran sungai (DAS) di daerah utara sedang kami pantau bersama-sama tentunya dengan kawan-kawan dari Satpol PP kabupaten/kota. Saat ini kami sedang minta informasi juga kepada daerah kabupaten/kota wilayah mana yang ada pengalihan fungsi lahan,” kata dia. 

Selain pihaknya juga melakukan pendataan dengan kepemilikan beberapa vila-vila oleh WNA. Menurutnya, semua itu berproses dan dipantau. “Artinya, kalau kami temukan pasti diproses dan akan ditindak,” ujarnya.

Dewa Dharmadi mengakui Satpol PP Bali memiliki keterbatasan penjangkauan. Apalagi, jumlah personel terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Bali.

“Kami akui memang keterbatasan penjangkauan, karena memang personil kami juga terbatas. Tentu informasi-informasi seperti itu memang kami harapkan dari kawan-kawan kabupaten/kota,” kata dia.

“Sinergi kami juga kami ke depankan. Karena memang tidak bisa menjangkau semua permasalahan yang ada di Bali. Bali ini tidak saja Denpasar, Bali ini juga tidak hanya Badung, tetapi juga permasalahan-permasalahan lain sedang kami tangani juga,” ungkapnya.

Dewa Dharmadi menegaskan Satpol PP tidak bisa berdiri sendiri dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, penegakan hukum bisa dilakukan setelah OPD teknis provinsi maupun kabupaten/kota terkait sudah melakukan upaya-upaya pengawasan.

Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan hutan mangrove dan Tahura Bali, Rabu (17/9).

Hasilnya ditemukan sebuah pabrik material konstruksi milik WNA asal Rusia berdiri di kawasan hutan mangrove dan Tahura yang seharusnya dilindungi.

Ketua Pansus, I Made Supartha, menjelaskan hasil sidak Pansus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali sangat mengejutkan.

Di mana, di kawasan hutan mangrove dan Tahura ini ditemukan banyak tanah negara yang justru sudah bersertifikat.

Lahan mangrover tersebut yang seharusnya dilindungi malah berdiri pabrik yang produksi material konstruksi milik seorang warga negara asing asal Rusia.

Supartha mempertanyakan sikap Satpol PP Bali yang dinilai enggan menutup aktivitas ilegal tersebut sebelum adanya desakan dari legislatif. “Ada apa dengan Satpol PP Bali? Kenapa baru bergerak setelah kami desak?” kata Suparta. 

Sementara itu Sekretaris Pansus, Dewa Rai juga mengaku heran kenapa di atas lahan tersebut berdiri pabrik produksi material konstruksi yang dimiliki seorang WNA asal Rusia. 

Menurut temuan di lapangan, air laut yang naik semakin memperparah banjir karena kawasan Tahura banyak diurug dan dipenuhi bangunan tak berizin. Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan tidak akan tinggal diam. “Kami akan terus mengawal dan mengamankan Tahura dari oknum-oknum yang merusak lingkungan,” tegasnya. (sar)