Pemkot dan Pemkab Se-Bali Terdampak Pemangkasan TKD, Denpasar Kehilangan Rp 244 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemangkasan pada Dana Transfer Ke Daerah (TKD).

Pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026, anggaran TKD ditetapkan sejumlah Rp 650 triliun atau turun 24,8 persen dari outlook TA 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.

Pemangkasan ini sempat membuat 18 gubernur menggeruduk Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemangkasan dana TKD ini berdampak bagi Pemerintah Kota (Pemkot)/Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Bali.

Baca juga: 18 Gubernur Protes Anggaran TKD Dipotong Pusat, Gubernur Bali Koster Ungkap Aspirasinya Sama

Pemotongan TKD untuk Kota Denpasar misalnya mencapai Rp 244 miliar.

Sedangkan Pemkab Badung mencatat ada Rp 21 miliar dana yang hilang dari pendapatan transfer tersebut.

Sementara itu, Pemkab Gianyar kehilangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp 185 miliar.

Di sisi lain, pengurangan atau pemangkasan TKD ke Pemkab Jembrana hampir Rp 100 miliar.

Bahkan, dana untuk bidang Kesehatan dan Pendidikan juga dinolkan. Begitu juga dengan Pemkab Klungkung yang mengalami pemotongan TKD hingga Rp 54 miliar lebih.

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara dihubungi pada Kamis (9/10) mengatakan, pihaknya pun sedang melakukan efisiensi untuk rancangan anggaran tahun 2026.

“Yang jelas, kita sedang melakukan efisiensi,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya mengaku masih melakukan koordinasi dengan tim anggaran dan DPRD Kota Denpasar.

Dan menurut jadwal, sidang paripurna untuk penetapan APBD 2026 dilakukan pada 17 Oktober mendatang.

Baca juga: PROTES 18 Gubernur Ihwal Anggaran TKD Dipotong Pusat! Koster Ungkap Aspirasinya Sama 

Ia pun menyebut, dengan adanya pengurangan akan memengaruhi postur APBD dan berdampak  berbagai sektor.  

Terutama anggaran infrastruktur karena harus menyesuaikan. Meski begitu dipastikan anggaran infrastruktur tetap 40 persen dari jumlah APBD.