Rp2,2 Triliun Dana Pemkab Parkir di Bank, Begini Dampaknya bagi Perekonomian Masyarakat Badung

Ini penting karena penyelewengan anggaran di negeri ini sangat masif.

Sehingga dapat dipastikan proyek proyek yang direncanakan benar benar sampai di masyarakat.

“Pemerintah pusat juga harus membuat standar waktu (deadline) bahwa dalam waktu tertentu uang transfer itu harus sudah dimanfaatkan sesuai perencanaannya, kalau tidak mampu sebaiknya dananya ditarik kembali. Sehingga ada upaya maksimum tidak ada uang mengendap lama,” sambungnya. 

Sementara mengenai respon Pemkab Badung yang mengatakan bahwa anggaran daerah tidak mengendap, melainkan tengah dalam proses penyaluran untuk berbagai kegiatan prioritas daerah, sedangkan ini sudah masuk dipenghujung tahun 2025, maka dinilai akan sulit direalisasikan. 

“Sepertinya dalam waktu yang relatif pendek agak sulit menggunakan anggaran tersisa Rp2,2 triliun, kecuali kalau hanya melengkapi administrasi keuangan SPJ untuk proyek proyek yang dananya sudah disalurkan."

"Tapi kalau anggarannya belum tersalur dan proyek belum jalan ini persoalan sulit untuk tuntas sampai Desember 2025,” pungkasnya. (*)

Berita lainnya di Dana Pemkab Badung