Hukuman Pelaku Doxing di Internet, Ancaman Pidana 8 Tahun hingga Denda Maksimal Rp 2 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Aksi doxing beberapa waktu kebelakang jadi kasus yang mulai banyak bermunculan apalagi di dunia yang semakin digital.

Di Indonesia sendiri, pelaku doxing yang terbukti bersalah bisa dipidana selama 8 tahun hingga denda maksimal Rp2 miliar.

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pelaku masuk ke dalam tindakan yang dikategorikan doxing.

Secara umum, ada tiga jenis doxxing yakni de-anonimisasi, penargetan, dan de-ligitimasi. Setiap jenis memiliki metode yang berbeda meski tujuannya serupa.  

Baca juga: Wabup Ipat Pimpin Serah Terima Pataka I Gusti Ngurah Rai, Contoh Semangat Pantang Menyerah Pejuang

Bagi sebagian orang, hal ini diremehkan hanya sebagai membuka data pribadi ke publik. Padahal efeknya sangat serius termasuk memicu terjadinya kejahatan digital yang lebih parah.

Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana cara kita melindungi data diri kita dari tindakan Doxing?

Dikutip dari Kompas.com (12/9/2020), Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Rosihan Ari Yuana menyampaikan, doxing dapat berakibat rusaknya privasi seseorang.

Pelaku Doxing dapat dihukum pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hukuman yang bisa diterima meliputi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar (UU PDP Pasal 67 ayat 1) untuk mengumpulkan data pribadi secara ilegal, atau pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda Rp 4 miliar (UU PDP Pasal 67 ayat 2) untuk mengungkapkan data pribadi secara ilegal. 

Baca juga: Cuaca Buruk, Sebuah Kapal Terseret Arus di Perairan Selat Bali, 53 Orang Dievakuasi

Hukuman Berdasarkan Undang-undang

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Mengumpulkan data pribadi secara ilegal:

Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar (Pasal 67 ayat 1).

Mengungkapkan data pribadi secara ilegal:

Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar (Pasal 67 ayat 2).