Respon Ketua PHDI Bali Terkait Polemik Nyepi: Cermin Cinta Tradisi, Ingatkan Makna Tahun Kuda Api

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- PHDI Provinsi Bali menggelar seminar bertajuk Pramanam Eva Paddhatih (Ritual Berdasarkan Ajaran Pustaka Suci).

Seminar ini digelar di Kantor PHDI Bali pada Jumat, 9 Januari 2026 pagi.

Kegiatan ini sekaligus menanggapi ramainya wacana terkait pergeseran tegak Nyepi.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Nyoman Kenak, mengajak umat untuk melihat dinamika yang terjadi dari sudut pandang positif. 

Baca juga: Pria Asal Tabanan Ditemukan Tewas Penuh Belatung di Kamar Kos Sanur

Menurutnya, kegaduhan atau polemik yang muncul belakangan ini justru menjadi cermin bahwa umat Hindu di Bali masih sangat mencintai tradisinya.

"Wacana yang ada saat ini, kalau boleh melihat dari segi positif, polemik ini menjadi cermin bahwa umat Hindu di Bali masih sangat mencintai tradisinya," ujar Kenak.

Baca juga: Sambil Menangis, Korban Ungkap Dugaan Rangkaian Kebohongan Togar Situmorang Rp 1,8 M

Lebih lanjut, Kenak mengaitkan suasana panas dan dinamis ini dengan makna tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api. 

Ia menjelaskan bahwa Kuda Api adalah simbol energi dengan kecepatan luar biasa. 

Semesta, menurutnya, sedang memberikan isyarat agar umat bekerja keras dalam pengabdian dan tidak berpangku tangan.

"Suhu panas ini isyarat alam. Kuda api menuntut kita bekerja keras dan bergerak lebih cepat. Namun, harus waspada. Setiap energi yang tidak terkendali dapat memicu gesekan egoisme dan benturan kepentingan yang mampu menggoyahkan kita," tegasnya.

Ia mengingatkan umat Hindu memperjuangkan kebaikan agar memiliki mental tahan banting dan menjaga perilaku berdasarkan kebenaran. Dalam situasi ini, PHDI berkomitmen untuk menjadi samudra kesabaran.

"PHDI harus menjadi samudra kesabaran. Jika ada kuda api, kita harus seperti baja; semakin ditempa api, justru semakin kuat dan tajam," imbuhnya.

Terkait substansi polemik, Kenak menekankan pentingnya agar umat tidak terjebak pada gugon tuwon, melainkan kembali membuka lembaran sastra dan mempelajari ketetapan para pendahulu.

PHDI, kata Kenak, hadir untuk memberikan literasi dan menjadi sepat siku-siku (pedoman). 

Ia menegaskan bahwa tatanan pelaksanaan Tawur pada Tilem dan Nyepi pada Pinanggal Apisan bukanlah produk keputusan kemarin sore, melainkan didasarkan pada keputusan tafsir tahun 1983 yang telah dijalankan selama puluhan tahun.